Tivanusantara – Seruan menjaga bumi melalui Gerakan Tobat Ekologis yang dibawa Indonesia ke forum internasional menghadirkan tantangan tersendiri untuk Maluku Utara (Malut). Di tengah ambisi pembangunan dan investasi sektor pertambangan, daerah yang kaya sumber daya mineral ini menghadapi persoalan serius tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan yang terus berkembang di sejumlah wilayah Maluku Utara menempatkan persoalan perlindungan hutan, pencemaran lingkungan, kerusakan kawasan pesisir, hingga keberlanjutan sumber air sebagai isu yang perlu mendapat perhatian serius.
Kondisi tersebut membuat pesan Gerakan Tobat Ekologis yang digaungkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, menjadi relevan untuk direfleksikan hingga ke daerah. Dalam forum tingkat tinggi bertajuk Solidarity for Climate Resilience: Challenges and Opportunities, baru-baru ini, Jumhur mengajak negara-negara anggota OKI menjadikan nilai moral dan spiritual sebagai kekuatan untuk menghadapi krisis iklim. “Perubahan iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan. Perubahan iklim merupakan tantangan pembangunan yang mengancam ketahanan pangan dan air, kesehatan masyarakat, ekosistem, serta sumber penghidupan masyarakat,” kata Jumhur.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan. Di Maluku Utara, ekspansi industri pertambangan, terutama komoditas nikel, perlu diimbangi dengan pengawasan lingkungan yang ketat agar dampaknya tidak membebani masyarakat dan generasi mendatang. Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara memiliki ekosistem hutan, sungai, pesisir, dan laut yang saling terhubung. Kerusakan lingkungan di kawasan hulu akibat aktivitas pembukaan lahan, misalnya, berpotensi memengaruhi kualitas air dan sedimentasi hingga ke wilayah pesisir.
Karena itu, praktik pertambangan yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan berisiko mengancam ruang hidup masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan komunitas lokal yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam.
Jumhur mengatakan, negara berkembang dan kelompok masyarakat rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampak krisis iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi global relatif kecil. Menurutnya, kesamaan sejarah, budaya, dan nilai spiritual negara-negara anggota OKI dapat menjadi modal untuk membangun solidaritas menghadapi krisis iklim. Ajaran Islam, kata dia, menempatkan manusia sebagai pihak yang mendapat amanah untuk menjaga bumi. Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan Gerakan Tobat Ekologis. “Prinsip-prinsip Islam mengingatkan kita bahwa umat manusia diberi amanah untuk melindungi bumi. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan bukan hanya keputusan kebijakan, tetapi juga kewajiban moral bagi generasi sekarang dan mendatang,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Indonesia menawarkan tiga agenda strategis untuk memperkuat kerja sama negara-negara anggota OKI. Pertama, memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim melalui penilaian risiko, pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh, pemulihan ekosistem, serta penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions). Indonesia juga menyatakan kesiapan berbagi pengalaman dalam rehabilitasi mangrove dan program penanaman dua miliar pohon. Agenda ini relevan dengan kondisi Maluku Utara yang membutuhkan perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis, serta pemulihan ekosistem pesisir yang berpotensi terdampak aktivitas industri dan pertambangan.
Kedua, memperjuangkan keadilan iklim. Indonesia mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas, khususnya untuk adaptasi serta penanganan kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim (loss and damage).
Bagi daerah penghasil tambang seperti Maluku Utara, prinsip keadilan lingkungan juga penting agar manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara risiko kerusakan lingkungan justru ditanggung masyarakat sekitar. Ketiga, memperkuat peran masyarakat. Indonesia mendorong keterlibatan perempuan, generasi muda, masyarakat adat, dan komunitas lokal sebagai penggerak solusi menghadapi perubahan iklim, bukan sekadar penerima manfaat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam pengawasan aktivitas pertambangan, perlindungan kawasan adat, serta memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap terlindungi. Jumhur menegaskan, solidaritas antarnegara tidak cukup diwujudkan melalui kesamaan pandangan. Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi kolaborasi dan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat serta lingkungan.
Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota OKI untuk mengembangkan berbagai inisiatif tersebut. Di Maluku Utara, semangat Tobat Ekologis semestinya tidak berhenti pada kegiatan penanaman pohon atau kampanye menjaga kebersihan lingkungan. Gerakan ini juga perlu diwujudkan melalui evaluasi terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam, pengawasan ketat perusahaan tambang, pemulihan lingkungan pascatambang, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Sebab, menjaga bumi bukan hanya tentang menanam kembali pohon yang hilang, tetapi juga memastikan tidak ada lagi kerusakan lingkungan yang dibiarkan atas nama pertumbuhan ekonomi. Pesan dari forum OKI tersebut pada akhirnya menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam Maluku Utara harus dikelola secara bertanggung jawab. Pembangunan yang berkelanjutan bukan sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan hutan, sungai, laut, dan ruang hidup masyarakat tetap terjaga. (xel)

Tinggalkan Balasan