PT. Nuansa Media Grup

Email:
redaksi@mail.com (Redaksi)
marketing@mail.com (Marketing)
kerjasama@mail.com (Kerjasama)
cs@mail.com (Customer Care)

Copyright © 2024 WPTerkini ThemesApp.com. All rights reserved.

Tivanusantara – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan minimal 70 persen hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) dinikmati negara dan masyarakat Indonesia menjadi perhatian penting bagi daerah penghasil tambang, terutama untuk pengusaha tambang di Maluku Utara. Kebijakan ini membuka harapan agar kekayaan mineral yang selama ini dikeruk dari daerah dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat. Prabowo menegaskan, pemerintah tidak ingin kekayaan alam Indonesia hanya memberikan keuntungan besar kepada perusahaan, sementara manfaat ekonominya justru lebih banyak mengalir ke luar negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, selama puluhan tahun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku usaha melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut dinilai belum sepenuhnya dinikmati masyarakat Indonesia. “Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta, ngaku saya warga negara Indonesia. Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar,” ujar Prabowo. Karena itu, ia telah menginstruksikan jajaran menterinya, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, agar memperketat penguasaan negara terhadap sektor pertambangan. “Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” tegasnya.

Prabowo menambahkan, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia. “Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh, investasi Anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” katanya. Khusus di Maluku Utara, pernyataan Presiden ini memiliki relevansi besar. Sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral yang berkembang, Maluku Utara menghadapi tantangan penting: bagaimana memastikan kekayaan mineral yang dikelola di daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral, termasuk nikel, semestinya tidak hanya diukur dari besarnya investasi, nilai ekspor, dan pertumbuhan industri. Kontribusinya terhadap pendapatan daerah, kesempatan kerja masyarakat lokal, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi ukuran keberhasilan.

Karena itu, target 70 persen yang disampaikan Prabowo menjadi momentum untuk mendorong evaluasi terhadap tata kelola pertambangan di Maluku Utara. Pemerintah perlu memastikan bahwa daerah penghasil memperoleh manfaat yang sebanding dengan nilai sumber daya alam yang dieksploitasi. Di sisi lain, perlu ada transparansi mengenai pembagian keuntungan, penerimaan negara, royalti, pajak, dividen, serta kepemilikan saham perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Selain memperkuat penguasaan negara, Prabowo juga menyampaikan kebijakan pengawasan ekspor satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menutup celah manipulasi data ekspor komoditas, terutama terkait ketidaksesuaian antara volume barang yang dikirim dengan laporan yang disampaikan kepada negara. “Sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya laporannya 100 ton, jangan ekspor 100 ton tapi laporannya 50 ton atau 30 ton,” jelasnya.

Bagi Maluku Utara yang memiliki aktivitas ekspor hasil pertambangan dan industri pengolahan mineral, transparansi perdagangan komoditas menjadi aspek penting untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi tercatat secara akurat dan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara. Prabowo menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang menempatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Saya bertekad, sisa mandat saya akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Di Maluku Utara, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menjadi daerah penghasil mineral dan pusat industri pengolahan, melainkan memastikan kekayaan alam tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat, baik generasi sekarang maupun mendatang. (xel)