Tivanusantara – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) akan menggelar demonstrasi di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komite Sadar terdiri atas mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Namun, tidak semua kampus yang tergabung dalam aliansi tersebut akan menggelar demonstrasi di Jakarta. Sebagian mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi di daerah masing-masing. Mahasiswa di Jakarta berharap mahasiswa di masing-masing daerah turun ke jalan menggelar aksi dua tahun Prabowo-Gibran. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Yatalathof Imawan, mengatakan mahasiswa UI akan menggelar aksi di Jakarta. Sementara itu, kampus lain akan melakukan aksi di daerah masing-masing sebelum mengadakan gerakan bersama. “BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20 yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama,” ujar Yatalathof , Senin (19/10/2026).
Lima Tuntutan Mahasiswa Yatalathof menjelaskan, mahasiswa membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, serta biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Berikut lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa:
Pertma: Penanganan krisis lingkungan. Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, serta mengadili pihak korporasi yang bertanggung jawab dan mencabut izin usaha mereka. Kedua: Perbaikan kebijakan ekonomi. Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Ketiga: Perlindungan kebebasan berpendapat. Menghentikan berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Keempat: Pemberantasan korupsi. Memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima: Penurunan biaya layanan publik. Menurunkan biaya pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik.
Mahasiswa Soroti Kondisi Bangsa
Yatalathof mengatakan, pemilihan 20 Oktober sebagai waktu demonstrasi berkaitan dengan dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, menurut dia, aksi tersebut bukan sekadar evaluasi terhadap pemerintahan, melainkan juga bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi bangsa. “Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” kata Yatalathof.
Sebelum menggelar aksi, Komite Sadar menghimpun aspirasi masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari berbagai wilayah, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Menurut Yatalathof, mayoritas responden menilai pemerintahan Indonesia belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Survei tersebut menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya kenaikan harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi, kebakaran hutan, mahalnya biaya pendidikan, serta persoalan ekonomi dan keuangan. “Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” ujar Yatalathof.
Yatalathof menyebutkan, mahasiswa akan menggelar aksi simbolik di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, demonstrasi dijadwalkan berlangsung di Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB. Aksi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa terkait berbagai persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian pemerintah setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. (rii)
Tinggalkan Balasan