Tivanusantara – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas mafia pangan yang diduga menjadi penyebab tingginya harga ayam dan telur di pasaran. Sahroni meminta aparat penegak hukum memaksimalkan upaya pengawasan, pencegahan, hingga penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga mempermainkan harga pangan. “Komisi III meminta Polri dan Kejagung memberi bantuan penuh kepada agenda Mentan, yang ingin menyikat mafia pangan sampai ke akar-akarnya. Maksimalkan seluruh aspek penegakan hukum, mulai dari pengawasan, pencegahan, hingga penindakan,” kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (16/10/2026).
Menurut Sahroni, praktik mafia pangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merugikan masyarakat, terutama petani dan peternak lokal. Ia menilai manipulasi pasar dapat menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian. “Jangan sampai praktik seperti ini terus dibiarkan dan makin merugikan masyarakat, petani, dan peternak lokal. Karena mereka ini sudah lama jadi hama, domino effect-nya berbahaya sekali bagi ekonomi, mereka memanipulasi pasar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan mafia pangan penting untuk mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Sahroni mengingatkan agar praktik yang diduga merusak mekanisme pasar tidak menghambat upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan pangan. “Jangan sampai mafia pangan justru mengalahkan agenda swasembada pangan yang sedang diwujudkan dan dipertahankan oleh Presiden Prabowo. Karena dari yang sudah-sudah, mafia pangan inilah salah satu biang kerok yang merusak harga pasar, mengacaukan keseimbangan pasokan dan permintaan, lalu ujung-ujungnya mematikan petani dan peternak kita sendiri. Maka negara harus hadir memberantas parasit ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti anomali harga ayam dan telur di pasaran. Ia menduga terdapat pihak yang mempermainkan harga sehingga harga di tingkat konsumen meningkat, sementara harga jual di tingkat peternak justru menurun. Amran menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Ia menilai kondisi tersebut janggal karena ribuan peternak ayam dan telur dilaporkan menggelar demonstrasi di DPR akibat anjloknya harga di tingkat produsen, meskipun harga di tingkat konsumen mengalami kenaikan. “Ini anomali, Pak. Perlu kami sampaikan. Ini dulu, kalau ini dijadikan kambing hitam dulu, stok tidak ada. Kalau stok tidak ada, harga naik. Sekarang lebih anomali benar. Karena yang punya ayam, produsen ayam dan telur, itu demo kemarin, karena harga turun. Hancur,” ujar Amran dalam rapat tersebut. (xel)
Tinggalkan Balasan