Pemimpin yang Antikritik dan Krisis Keteladanan

Oleh: Riyanto Basahona, M.Pd

_________________

DALAM sistem demokrasi, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik bukan ancaman bagi kekuasaan, melainkan instrumen untuk mengoreksi kebijakan agar tetap berada pada jalur yang benar. Karena itu, seorang pemimpin yang bijaksana seharusnya mampu menerima kritik dengan lapang dada, mengkajinya berdasarkan fakta dan data, lalu menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Ketika kritik justru dibalas dengan sindiran, ejekan, atau komentar yang bernada meremehkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi pemimpin, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.

Pemimpin yang berwibawa tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya, melainkan dari kemampuannya mengendalikan diri ketika menghadapi perbedaan pendapat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin besar justru tumbuh karena bersedia mendengarkan suara rakyat, termasuk suara yang paling keras sekalipun. Sebaliknya, kecenderungan antikritik sering menjadi gejala awal lahirnya kepemimpinan yang semakin jauh dari aspirasi masyarakat.

Belakangan ini, sebagian masyarakat menilai adanya kecenderungan respons yang kurang bijak terhadap kritik publik. Alih-alih menjawab substansi persoalan yang dipersoalkan rakyat, perhatian publik justru tersedot pada pernyataan-pernyataan yang dianggap bernada menyindir atau meremehkan pengkritik. Situasi seperti ini berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang pandai berbalas komentar, tetapi pemimpin yang mampu memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil membuat sensitivitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah semakin tinggi. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli melemah, dan nilai tukar rupiah menghadapi tekanan, masyarakat tentu berharap pemerintah lebih fokus pada penyelesaian masalah daripada membangun narasi yang kontraproduktif. Dalam keadaan seperti ini, empati dan komunikasi yang menenangkan jauh lebih dibutuhkan dibandingkan retorika yang dapat menimbulkan kesan arogan.

Program-program pemerintah yang menuai kritik, apa pun bentuknya, seharusnya dievaluasi secara terbuka. Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu mengakuinya dan memperbaikinya. Tidak ada kebijakan yang sempurna. Yang dinilai rakyat bukanlah kesempurnaan kebijakan, melainkan kesungguhan pemerintah dalam memperbaiki kekurangan yang ada. Sikap defensif hanya akan memperkuat persepsi bahwa kritik tidak lagi dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi.

Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut pemimpin yang selalu benar. Rakyat hanya menginginkan pemimpin yang mau mendengar, bersedia dikoreksi, dan tidak memandang kritik sebagai serangan pribadi. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang kuat menghadapi kritik, bukan pemimpin yang mudah tersinggung oleh kritik. Sebab kekuasaan yang besar tanpa kerendahan hati berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan, sementara kekuasaan yang disertai keterbukaan akan melahirkan kepercayaan dan penghormatan dari rakyat.

Pemimpin datang dan pergi, tetapi keteladanan akan selalu dikenang. Oleh karena itu, sikap menghargai kritik, menjaga etika dalam berkomunikasi, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan citra politik adalah syarat mutlak bagi siapa pun yang ingin dikenang sebagai pemimpin yang besar, bukan sekadar pemegang kekuasaan. (*)