DPRD Halmahera Selatan Sebut Kepemimpinan Bassam-Helmi Amburadul

Tivanusantara – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan tidak habis pikir dengan tingkah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di masa kepemimpinan Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin. Bagaimana tidak, ada beberapa pimpinan OPD yang diundang secara resmi oleh Pansus LKPJ untuk rapat dengar pendapat, malah tak menggubris. Pimpinan OPD yang membangkang itu adalah pimpinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Diskoperindag, dan Dinas Pendidikan. Sedangkan yang hadir hanya Kepala Dinas PTSP dan Kepala Disnakertrans.

Tingkah tak terpuji pimpinan OPD tersebut membuat wakil rakyat geram. Anggota Pansus LKPJ, Masdar Mansur menegaskan, baru di kepemimpinan Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muksin inilah pimpinan OPD nya tidak taat asas. Bagaimana bawahan, maka begitu pula pimpinan. Ia menyarankan Bupati dan Wakil Bupati agar lebih kompak, sehingga pimpinan OPD juga taat pada aturan.

“Kami anggap OPD di bawah kepemimpinan Bupati Bassam dan Wakil Helmi Umar Muksin ini tidak proaktif. Kami baru lihat pemandangan seperti ini. Sangat amburadul. Kami kaget, karena tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kami minta saudara Bupati supaya menegur pimpinan OPD yang tidak taat asas itu,” harapnya menegaskan.

Baca Juga:

Senator Hasby di Peringatan Hari Kartini: Momentum Tepat bagi Perempuan Maluku Utara

Terkait dengan Dinas Pendidikan yang Kepala Dinasnya tidak menggubris surat Pansus LKPJ, menurut Masdar, masalah pendidikan di Halmahera Selatan sekarang begitu kompleks. Anggota DPRD menaruh perhatian serius terhadap masalah pendidikan karena peduli. “Saudara Bupati harus tegur Kepala Dinas Pendidikan. Jangan karena masih keluarga lalu tidak berani tegur. Masalah pendidikan ini masih banyak, jadi jangan cuek. Kualitas pendidikan juga belum baik, fasilitas pendidikan juga belum memadai, kesejahteraan guru juga begitu. Nah, ini tanggung jawab kita untuk membenahinya. Jadi Kepala Dinas jangan keras kepala,” tegasnya.

Wakil rakyat marah besar karena Kepala Dinas Pendidikan mengutus Kabid Paud dan Kepala Seksi Perencanaan untuk menghadiri rapat Pansus LKPJ di kantor DPRD Halmahera Selatan. Masdar sarankan Bupati supaya mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan yang menunjukkan sikap tak pantas dan tidak menghargai lembaga DPRD. (fan)