Tivanusantara – Siapa sesungguhnya pemilik dan pengendali PT Halmahera Mineral Utama, perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara?. Pertanyaan ini menjadi sorotan Anatomi Pertambangan Indonesia (API) menyusul munculnya dugaan afiliasi perusahaan tambang nikel tersebut dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan pengusaha Arif Kurniawan. Di tengah besarnya nilai ekonomi tambang nikel di Maluku Utara, API menilai transparansi kepemilikan perusahaan dan proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tidak boleh menjadi ruang gelap yang luput dari pengawasan negara. Karena itu, Kejaksaan Agung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) didesak melakukan penelusuran menyeluruh terhadap perusahaan tersebut.
Selain itu, perusahaan tersebut diketahui dijalankan oleh beberapa orang di Maluku Utara yang tergabung dalam organisasi yang bergerak di bidang pertambangan. Orang-orang tersebut memiliki pemahaman tentang tambang. Mereka juga informasinya bertindak sebagai kontraktor dan konsultan tambang. “Kami mendesak Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM tidak menutup mata terhadap dugaan relasi kepentingan dalam bisnis pertambangan nikel. Jika benar terdapat afiliasi antara PT Halmahera Mineral Utama dengan Listyo Sigit Prabowo dan Arif Kurniawan, maka harus diungkap secara terang benderang. Jangan sampai sektor pertambangan dikuasai jaringan kekuasaan yang berpotensi melemahkan pengawasan dan penegakan hukum,” desak Direktur Riset dan Opini API, Safrudin Taher, melalui rilisnya pada Nuansa Media Grup (NMG), Minggu (15/11/2026).
IUP 540 Hektare, Siapa Pemilik Manfaat Sebenarnya?
Sorotan API bukan tanpa alasan. Berdasarkan data perizinan yang menjadi perhatian organisasi tersebut, PT Halmahera Mineral Utama tercatat mengantongi IUP komoditas nikel pada tahap Operasi Produksi dengan luas wilayah mencapai 540 hektare di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Izin tersebut tercatat dengan Nomor 42/1/IUP/PMDN/2025, berlaku sejak 3 September 2025 hingga 21 Desember 2029. Namun, persoalan yang dinilai lebih mendasar bukan sekadar luas konsesi maupun status perizinannya, melainkan siapa pihak yang sesungguhnya berada di balik perusahaan tersebut.
Data kepemilikan saham mencatat Dharma Rosadi Internasional menguasai 30 persen saham, sedangkan Kencana Reksa Gemilang memiliki 70 persen saham. Struktur kepemilikan ini dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengungkap pemilik manfaat akhir (beneficial ownership), sumber penyertaan modal, serta kemungkinan hubungan korporasi dengan pihak-pihak yang disebut dalam dugaan afiliasi tersebut.
API mempertanyakan apakah struktur kepemilikan formal itu telah mencerminkan pengendalian perusahaan yang sebenarnya atau masih menyimpan mata rantai kepemilikan yang perlu dibuka kepada publik. “Pertanyaan mendasarnya sederhana: WIUP mana yang menjadi dasar penerbitan IUP PT Halmahera Mineral Utama? Siapa pemilik manfaat sebenarnya? Bagaimana proses perizinannya? Semua harus dibuka kepada publik. Jangan sampai izin pertambangan diterbitkan tanpa transparansi dan kemudian menjadi pintu masuk bagi kepentingan kelompok tertentu,” lanjut Safrudin.
Kunjungan ke Sofifi Ikut Disorot
API juga menyoroti informasi mengenai kunjungan kerja mantan istri Listyo Sigit Prabowo ke Sofifi, Maluku Utara, pada 25 Agustus 2026. Safrudin meminta aparat penegak hukum menelusuri tujuan dan agenda kunjungan tersebut secara proporsional, termasuk memastikan apakah terdapat hubungan yang dapat diverifikasi dengan aktivitas bisnis maupun kepentingan PT Halmahera Mineral Utama. Menurut API, informasi mengenai kunjungan tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai bukti adanya hubungan bisnis atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan. Namun, apabila terdapat indikasi relevan yang didukung bukti, hal itu patut menjadi bagian dari penelusuran aparat.
Selain persoalan kepemilikan, API turut mempertanyakan dasar penerbitan IUP PT Halmahera Mineral Utama oleh Kementerian ESDM. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi dasar penerbitan izin tersebut. Transparansi juga diperlukan terkait proses penetapan wilayah, persetujuan lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis. Bagi API, penerbitan izin pertambangan tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen administratif. Pemerintah juga harus memastikan seluruh tahapan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.
API menilai persoalan ini penting karena Maluku Utara merupakan salah satu kawasan strategis dalam industri nikel nasional. Besarnya nilai ekonomi sumber daya alam tersebut harus diimbangi dengan pengawasan ketat, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum yang independen. Karena itu, API mendesak Kejaksaan Agung menelusuri kemungkinan adanya hubungan kepentingan, Kementerian ESDM membuka dokumen dan proses penerbitan IUP, serta Satgas PKH memeriksa aspek penguasaan dan penggunaan kawasan hutan apabila terdapat indikasi pelanggaran.
“Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada nama besar, jabatan, ataupun kekuatan ekonomi. Siapa pun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran harus diproses sesuai hukum. Kami meminta pemeriksaan dilakukan secara independen dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik,” tegas Safrudin. API menegaskan, desakan tersebut bukan vonis terhadap pihak mana pun. Dugaan afiliasi harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Publik berhak mengetahui siapa yang mengendalikan sumber daya alam, bagaimana izin pertambangan diterbitkan, dan apakah seluruh prosesnya berjalan sesuai hukum. Sebab, kekayaan nikel Indonesia tidak boleh menjadi ladang bisnis tertutup yang hanya menguntungkan segelintir pihak. (xel)

Tinggalkan Balasan