Oleh: Dr Muammil Sun’an
Akademisi Universitas Khairun
____________________
DALAM sebuah organisasi publik kita seringkali berhadapan dengan urusan-urusan birokrasi, baik di lingkup pemerintahan maupun perguruan tinggi serta lembaga negara lainnya. Berurusan dengan birokrasi tentunya tergantung pada sistem administrasi publik yang menentukan pelayanan bisa menjadi efektif dan efisien. Birokrasi adalah sistem organisasi dengan tatanan hierarki dan aturan yang jelas, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik secara efisien dalam suatu lembaga atau pemerintahan. Meskipun sering dimaknai sebagai proses yang lamban dan berliku, birokrasi pada dasarnya merupakan mekanisme rasional untuk mengelola pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kinerja sebuah organisasi publik sangat ditentukan oleh sistem birokrasi yang sangat rumit, mengikat dan terkesan kaku. Kerumitan sistem birokrasi menjadikan pelayanan publik akan menjadi lambat dan boros biaya, yang membuat masyarakat menjadi jenuh dan malas berurusan dengan birokrasi. Birokrasi sudah menjadi seperti sebuah labirin sehingga masyarakat seringkali menghindar dari urusan-urusan birokrasi. Labirin birokrasi adalah gambaran tentang kesulitan dalam sistem birokrasi yang dirancang untuk efisiensi namun justru sering kali menjadi rumit dan membingungkan bagi pihak yang berinteraksi dengannya.
Pada hakekatnya sebuah organisasi publik baik organisasi pemerintah maupun perguruan tinggi (kampus) serta lembaga-lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab memberikan pelayanan yang efektif dan efisien harusnya bisa menciptakan sistem birokrasi dan administrasi publik yang transparan, akuntabel, adil dan fleksibel. Masyarakat yang hampir setiap hari berurusan dengan organisasi publik sangat mengharapkan pelayanan publik yang mudah dan tidak berliku-liku seperti sebuah labirin.
Birokrasi pemerintah sebagai organisasi publik tentunya memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi privat yang profit oriented. Organisasi publik sebagai sebuah entitas yang didirikan untuk melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi ini mendapatkan mandat dari pemerintah, didanai oleh publik, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, dengan fokus utama pada penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan umum. Birokrasi sebagai sistem organisasi publik juga memiliki fungsi dan tujuan yang jelas, yakni menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Tujuannya adalah untuk menjalankan administrasi dan pelayanan publik secara efisien dan efektif, dengan pembagian tugas yang jelas, tanggung jawab hierarkis.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya kita akan mempersoalkan kinerja pemerintah yang bertanggung memberikan pelayanan yang memadai dan mensejahterakan masyarakat. Birokrasi sebagai mesin yang menggerakkan roda pemerintahan akan menjadi sorotan publik yang disebabkan tidak mampu menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif. Olehnya itu, birokrasi terus melakukan perubahan secara totalitas agar bisa mencapai tujuannya, yakni memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam untuk reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah terutama pada unit kerja instansi pemerintah yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik.
Birokrasi sebagai ukuran dalam memberikan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat, hingga saat ini masih dianggap seperti sebuah labirin yang selalu menghantui karena cenderung lamban dan boros. Labirin birokrasi sebagai sebuah sistem administrasi publik yang rumit, berliku-liku, dan terkadang memiliki banyak jalan buntu sehingga masyarakat yang berurusan dengan birokrasi akan kebingungan yang pada akhirnya mencari jalan pintas walaupun dengan biaya mahal. Dari pemahaman kita terkait birokrasi yang rumit dan berbelit-belit tentunya muncul pertanyaan di benak kita kenapa dalam organisasi publik menciptakan sistem yang sedemikian rumit sehingga sangat membosankan bagi orang yang berurusan dengannya. Tentunya kita bisa kembali pada pada definisi sederhana dari birokrasi yg berasal dari kata “biro” (kantor) dan “kratein” (pemerintah), yang menggambarkan sistem pemerintahan yang terstruktur dan dijalankan oleh pejabat.
Di negara sedang berkembang yang kebanyakan pendidikan masyarakat masih sangat rendah dan berada dalam kubangan kemiskinan tentunya birokrasi menjadi labirin yang lebih menakutkan bagi mereka. Walaupun demikian masyarakat miskin dan awam akan tetap dipaksa untuk masuk ke dalam labirin birokrasi dengan secara terpaksa. Kendatipun masyakarat harus terjebak dalam labirin yang sangat rumit dan berliku-liku, namun sudah menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. (*)
Tinggalkan Balasan