Tivanusantara – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku Utara merekomendasikan kepada Gubernur Sherly Tjoanda Laos untuk mengevaluasi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malut, Zainab Alting.
Ini karena dinilai tidak transparan dalam menyajikan data saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.
Ketua Pansus DPRD Malut, Pardin Isa dalam rapat paripurna DPRD Malut, Senin (11/5) mengatakan, selain Bapenda, ada juga tiga OPD lain yang direkomendasikan untuk dievaluasi. Ketiga OPD itu adalah Inspektorat, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Sosial.
“Kami minta Gubernur evaluasi empat OPD yang tidak transparan dalam menyajikan data, sehingga menghambat kinerja Pansus,” tegas politisi Partai Nasdem itu.
Ia menyoroti khusus peran Bapenda sebagai salah satu dinas strategis pengelola pendapatan daerah yang seharusnya mampu menyajikan data secara terbuka dan akurat kepada DPRD dalam proses pembahasan LKPJ.
Menurut dia, ketidakmampuan OPD dalam menyediakan data yang dibutuhkan dapat berdampak pada pengambilan kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan anggaran daerah.
“Empat OPD yang tidak mampu menyajikan data, bagi kami itu tidak jujur secara administrasi dan menghambat pengambilan kebijakan strategis,” tandasnya.
Selain meminta evaluasi terhadap pimpinan OPD, Pansus DPRD Malut juga merekomendasikan kepada Gubernur agar segera melakukan perampingan struktur OPD guna meningkatkan efisiensi kerja pemerintahan dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Pansus menilai langkah efisiensi tersebut penting dilakukan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih optimal, terutama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan penguatan pendapatan daerah. (ask)
Tinggalkan Balasan