Tivanusantara – Internal Pemprov Maluku Utara tampak tegang. Para pejabat eselon II sudah mulai was-was, apakah akan diganti atau tidak. Tidak sedikit yang sudah ‘tahu diri’ bahwa mereka tidak akan dipakai lagi di posisi-posisi penting, baik itu eselon II atau satu tingkat di bawahnya.

Sebagai langkah awal, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengisi kekosongan beberapa jabatan penting, seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas PUPR. Pucuk pimpinan di Dikbud yang sebelumnya dijabat Ramli Kamaluddin sebagai pelaksana tugas, kini diganti oleh Abubakar Abdullah, juga sebagai pelaksana tugas. Jabatan definitif Ramli Kamaluddin adalah sebagai Sekretaris Dikbud. Abubakar Abdullah masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan definitif. Karena ia diberi tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Dikbud, maka posisi di Sekwan dijabat Erva Pramukawati Konoras sebagai pelaksana harian (Plh).

Selain itu, Sofyan Kamarullah yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas Kepala PUPR, kini digantikan Risman Iryanto Djafar, juga sebagai pelaksana tugas. Posisi definitif Risman adalah Sekretaris di PUPR.

Sementara itu, Informasi yang dihimpun Nuansa Media Grup (NMG) menyebutkan, Abubakar Abdullah akan didefinitifkan sebagai Kepala Dikbud Maluku Utara. Kabar kalau ia juga ikut melakukan manuver pada posisi Sekretaris Daerah (Sekda), memang sempat terendus. Hanya saja, Gubernur Sherly kemungkinan masih mempertahankan Samsudin Abdul Kadir sebagai orang nomor tiga di Pemprov Maluku Utara. Kabar lain menyebutkan, Samsudin sempat manuver di beberapa Kementerian. Itu ia lakukan hanya sebatas berjaga-jaga kalau sudah tidak dipertahankan sebagai Sekda.

Selain beberapa posisi tersebut, tak lama lagi bakal akan pergeseran besar-besaran di tubuh Pemprov. Pucuk pimpinan di ESDM, Dinas Kehutanan, DKP dan lainnya, kemungkinan akan diganti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa posisi Kepala Dinas PUPR akan dijabat secara definitif oleh Risman Iryanto Djafar.

Kebijakan Sherly ini dibenarkan Sekretaris Daerah, Samsuddin Abdul Kadir. “Iya benar ada pergantian pelaksana tugas. Hal ini wajar di birokrasi untuk penyegaran organisasi,” ujarnya, Senin (24/2). Meski demikian, Samsuddin memastikan pergantian pucuk pimpinan sejumlah OPD tidak mengganggu jalannya roda organisasi OPD. Ia mengklaim justru akan berdampak positif ke depannya. “Pejabat yang ditunjuk ini tentu memiliki kapasitas untuk mengemban amanah ini. Karena tidak tiba-tiba, kinerjanya sudah dilihat,” katanya.

Terpisah, Sofyan Kamarullah ketika dikonfirmasi juga membenarkan posisinya sebagai Plt kadis PUPR telah digantikan dengan Risman Iryanto Djafar. “Iya benar saya digantikan. Nanti informasi selanjutnya langsung saja ke Biro Admpim,” ucapnya.

Senada, Ramli Kamaluddin pun membenarkan posisinya sebagai Kadikbud juga telah diganti. Ia mengaku sudah mendapat informasi atas pergantian itu, tinggal menunggu SK yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Infonya begitu, pada prinsipnya torang melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Torang masih tunggu SK Plt dari BKD untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (ano/fan)