Semakin Amburadul, Akademisi Unkhair Sarankan Bupati Halsel Banyak Belajar

Tivanusantara – Munculnya sejumlah masalah di Halmahera Selatan di masa kepemimpinan Bupati Bassam Kasuba, mendapat sorotan publik. Terutama terkait dengan buruknya tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang tidak baik, sudah pasti berdampak buruk pada pengelolaan keuangan alias munculkan potensi korupsi.

Terbaru, publik menyoroti kebijakan Bupati Bassam soal pengangkatan sejumlah tenaga guru dan kesehatan sebagai Pjs Kepala Desa. Pengangkatan guru sebagai Pjs Kepala Desa bertepatan dengan menimnya tenaga pengajar di Halmahera Selatan. Begitu juga dengan pengangkatan tenaga kesehatan sebagai Pjs Kepala Desa di tengah buruknya pelayanan kesehatan.

Tidak heran kalau kebijakan Bupati Bassam Kasuba tersebut dinilai hanya karena kepentingan politik, pribadi dan kelompok. Bukan atas dasar pelayanan publik. Akademisi Unkhair, Dr Muamil Sun’an menuturkan, langkah yang diambil Bassam Kasuba ini akan menjadi penyakit borokrasi yang buruk. Ini juga membuka ruang potensi seseorang melakukan korupsi akibat dari mengemban dua jabatan sekaligus.

Baca Juga:

Senator Hasby di Peringatan Hari Kartini: Momentum Tepat bagi Perempuan Maluku Utara

“Ini menjadi penyakit birokrasi di Halsel, seolah sudah tidak ada manusia atau pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan desa yang menduduki jabatan Pjs Kepala Desa. Saya sarankan Bupati belajarlah tata kelola pemerintahan yang benar,” ujarnya menyarankan.

Jika terjadi kekosongan jabatan Pjs Kepala Desa, kata Muamil, seharusnya bisa diisi oleh salah seorang ASN yang bukan berasal dari guru atau tenaga medis. Sehingga proses pelayanan publik di tingkat desa bisa berjalan lebih efektif. “Bupati harusnya menyadari bahwa tugas seorang guru sangat berbeda dengan tugas kepala desa, apa lagi guru merangkap kades. Justru itu potensi seseorang bisa korupsi,”tuturnya.

Di sisi lain, kebijakan ini akan membuat sistem pelayanan publik menjadi terganggu dengan beban kerja baik sebagai guru maupun Pjs Kepala Desa. Tentunya kualitas pendidikan anak-anak Halmahera Selatan makin tidak baik dan efektivitas pemerintahan desa pun bisa berjalan tidak normal. “Bagaimana nanti kualitas pendidikan kita di Halsel, jika kebijakan bupati ini tidak dia hentikan. Begitu juga aktivitas pemerintahan desa dipastikan tidak akan normal” jelas dosen Ilmu Ekonomi Unkhair..

Kalau saja Bupati Bassam tetap bertahan dengan kebijakannya yang salah, maka akan menciptakan pemerintahan yang tumpang tindih. Pejabat yang diangkat harus sesuai dengan keilmuannya, jangan karena dasar politik dan kelompok. “Rangkap jabatan dalam pemerintahan hanya akan membuat penyakit birokrasi semakin kronis, karena nantinya bisa menimbulkan virus korupsi,” pungkasnya. (rul/rii)