Perusahaan Energi Geothermal Bakal Bahayakan Warga Halmahera Barat

JAILOLO, TN – Masukknya PT Geo Dipa Energi untuk menggarap panas bumi di Kabupaten Halmahera Barat, mendapat penolakan keras dari masyarakat. Proyek yang bakal beroperasi di Desa Idamdehe Gamsungi dan Bobo, Kecamatan Jailolo, ini dinilai memiliki dampak yang sangat berbahaya.

Kekhawatiran ini disampaikan Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halmahera Barat-DKI Jakarta. Karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta tidak memberikan izin PT Geo Dipa Energi untuk menggarap Panas Bumi di Halbar. “Masyarakat perlu menyadari bahwa pembangunan sistem energi geotermal (Panas Bumi) itu cukup berbahaya, sebab panas yang ada di dalam perut bumi dipaksa untuk keluar,” kata Ketua Semaindo, Sahrir Jamsin, kepada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (22/1).

Bagi dia, sekalipun metode yang dipakai adalah tracking, namun tetap dapat menyebabkan gempa bumi minor, pencemaran air, thermal pollution, dan amblesan di sejumlah titik. Selain itu, kata dia, proses pembangunan proyek geothermal di Halbar akan mengancam sektor pertanian dan merampas ruang hidup masyarakat serta menyebabkan risiko bencana dan kecelakaan tinggi.

Baca Juga:

Lembaga Adat Ingatkan Senator Graal: Jangan Sampaikan Informasi Sepihak

“Apalagi saat ini kita tahu bahwa Desa Idamdehe dan Bobo termasuk daerah rawan gempa bumi. Berkaca di beberapa daerah yang pernah dilaksanakan pembangunan proyek geothermal. Contoh seperti di daerah Banten, di mana warga merasa dirugikan dengan kehadiran pembangunan proyek geothermal, karena mengancam sektor pertanian masyarakat,” jelasnya.

Contoh nyata lainnya, tambah dia, ancaman dari aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di sekitar lokasi kerap mengalami gejala sesak napas dan keracunan karena diduga menghirup kebocoran gas hidrogen sulfida dari aktivitas PLTP yang menyebabkan lima warga tewas akibat kebocoran gas beracun itu.

“Untuk itu, kami mengajak masyarakat Halmahera Barat dan khususnya masyarakat Bobo dan Idamdehe perlu menyadari hal ini, sehingga tidak terjadi seperti di daerah Banten dan Sumatera,” tegasnya.

“Maka perlu kami tegaskan lagi bahwa kami yang merupakan bagian dari masyarakat Payo, Bobo, Saria (Pabos) dan Idamdehe tidak membutuhkan geothermal, jadi jangan pernah ganggu masyarakat lagi hanya karena kepentingan bisnis dan kepentingan segelintir orang semata,” sambungnya menegaskan.

Di sisi lain, pihaknya menilai sosialisasi di kampus STPK Banau Halbar adalah sebuah langkah yang positif namun tidak tepat, karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat Pabos dan Idamdehe. Sebab yang merasakan dampak buruk adalah masyarakat, bukan pihak kampus. Atas dasar itu, pada Rabu (24/1) pihaknya bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor PT Geo Dipa Energi dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.

Dalam aksi nanti, pihaknya mendesak Kementerian ESDM segera mencabut izin usaha pertambangan Pt Geo Dipa Energi di Halmahera Barat. Serta meminta kepada Kementerian ESDM segera menghentikan upaya masuknya geothermal (Panas Bumi) di Halbar. “Kami meminta PT Geo Dipa jangan lagi hadir di Halmahera Barat, karena masyarakat Pabos dan Idamdehe tidak butuh geothermal (Panas Bumi),” tandasnya. (adi/tan)