Oleh: Wisya Al-Khadra
______________
TRAGEDI berkepanjangan yang melanda Gaza saat ini bukan sekadar krisis kemanusiaan biasa, melainkan pintu masuk bagi sebuah rekayasa geopolitik yang sangat sistematis. Di balik reruntuhan bangunan dan air mata penduduk Gaza yang tak kunjung usai, sedang dirancang sebuah makar politik yang jauh lebih berbahaya. Di balik narasi rekonstruksi untuk pembangunan Gaza terdapat indikasi kuat mengenai upaya penghapusan identitas perjuangan rakyat Palestina melalui proyek yang disebut sebagai “New Gaza”. Hal ini dikuatkan dalam pernyataan menteri Israel yang menyerukan penghancuran total Gaza dan pengusiran paksa warganya. Ini bukan sekadar gertakan, melainkan bagian dari desain besar yang melibatkan kekuatan adidaya.
Strategi “Tabula Rasa” dan Normalisasi Pendudukan
Proyek “New Gaza” yang diinisiasi dengan dukungan kekuatan global, khususnya Amerika Serikat, patut dibaca sebagai strategi penghapusan memori kolektif dan upaya menghilangkan jejak genosida yang dilakukan Israel serta ambisi penguasaan wilayah Gaza secara permanen. Dengan dalih pembangunan kembali Gaza sesungguhnya adalah upaya terselubung untuk menghabisi Gaza agar tak tersisa. Jelas upaya ini adalah strategi licik untuk melenyapkan Bukti Agresi dengan dalih membangun kota baru di atas reruntuhan yang seharusnya menjadi bukti sejarah bagaimana kekejaman perang yang dilakukan Israel dan AS terhadap Gaza.
Bahkan upaya ini adalah bentuk Integrasi Kontrol sepenuhnya terhadap Gaza. Jelas mereka berupaya bagaimana mengubah struktur demografi dan tata kota agar lebih mudah dipantau dan dikendalikan sepenuhnya secara militer maupun politik oleh AS, Israel maupun antek-anteknya.
Untuk memperkuat kendali politik internasional, AS melakukan Upaya Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza (DPG), hal ini adalah langkah taktis untuk menarik keterlibatan negara-negara Muslim. Alih-alih memberikan kedaulatan terhadap Gaza, pelibatan ini cenderung berfungsi sebagai “stempel legitimasi” agar kebijakan yang diambil seolah-olah merupakan kesepakatan kolektif dunia Islam, padahal sesungguhnya tetap mengacu pada garis kepentingan keamanan Israel. AS berupaya meredam kemarahan dunia Islam sekaligus menjadikan penguasa muslim sebagai pelaksana kebijakan yang menguntungkan kepentingan AS dan keamanan Israel. Ini adalah siasat untuk menguasai Gaza secara total melalui tangan-tangan saudara muslim sendiri. Sungguh sangat manipulatif.
Jelas proyek ini adalah ancaman bagi Gaza, maka sudah seharusnya kaum muslimin tidak ikut andil dan terlibat dalam proyek licik ini. Keterlibatan kaum muslim sama halnya menyerahkan Gaza kepada antek-antek penjajah. Jelas ini merupakan sebuah keharaman yang patut ditolak. Gaza bukan sekadar entitas wilayah geografis, melainkan bagian dari Tanah Kharajiyah—tanah yang dimiliki secara kolektif oleh umat Islam sejak pembebasannya di masa Khekhilafaan.
Secara syar’i, menyerahkan urusan pengelolaan tanah ini kepada institusi yang didominasi oleh kekuatan anti-Islam alias penjajah adalah pelanggaran terhadap prinsip Wala‘ (loyalitas). Umat dilarang memberikan celah bagi pihak penjajah untuk menguasai jalur kehidupan kaum Muslimin (wa lan yaj’alallahu lil kafirina ‘alal mu’minina sabila). Maka sudah seharusnya Ummat Islam tidak ikut andil dan terlibat dalam proyek ini. Ummat seharusnya memberikan solusi yang hakiki untuk penyelesaian masalah Gaza, Palestina.
Solusi bagi Palestina tidak akan ditemukan dalam cetak biru arsitektur Barat para penjajah wa bil khusus AS dan antek-anteknya. Kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai melalui dua langkah fundamental yaitu dengan melakukan:
Pertama: Mobilisasi Kekuatan Militer dengan Jihad: Menggalang kekuatan riil dari negeri-negeri Muslim untuk mengakhiri pendudukan secara fisik. Masalah Gaza adalah kependudukan Israel terhadap wilayah tersebut. Ketika Israel melakukan pembasmian dan penyerangan menggunakan senjata-senjata canggih maka harusnya hal tersebut dibalas dengan balasan yang setimpal dari kekuatan militer negeri-negeri muslim bukan proyek perdamian. Namun hal ini tidak mampu dilakukan oleh negeri-negeri muslim saat ini.
Kedua: Kepemimpinan Politik Global (Khilafah): Membangun kembali sebuah kekuatan politik yang mandiri yang mampu menandingi hegemoni Barat tanpa harus berkompromi dengan kepentingan yang merugikan umat.
Gaza tidak memerlukan polesan kosmetik bernama “New Gaza.” Yang dibutuhkan Gaza adalah pengembalian hak sepenuhnya penduduk Gaza tanpa campur tangan negara-negara penjajah. Hal ini tidak mampu dilakukan dalam sistem kapitalisme saat ini. Penyelesaian Gaza hanya bisa dilakukan di bawah naungan syariat Islam yaitu KHILAFAH yang mampu membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan di seluruh dunia termasuk di Gaza Palestina. Wallahualam bissawab. (*)
Tinggalkan Balasan