Tivanusantara – Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, didemo terkait dugaan korupsi miliaran rupiah di Pemkot Ternate oleh Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia (FPAKI) Maluku Utara, Rabu (14/1) tadi.
Massa aksi menyebutkan, sebagai pengendali birokrasi dan anggaran, Sekda tak bisa dilepaskan dari dugaan penyimpangan hibah dan bansos tahun anggaran 2023 senilai Rp 1,7 miliar.
Dalam pernyataan sikapnya, FPAKI menegaskan bahwa dugaan korupsi ini bukan kasus tunggal. Mereka juga menyoroti proyek bermasalah seperti rehabilitasi papan nama taman Taman Asmaul Husna senilai Rp 1 miliar, City Sanitation Summit 2025 senilai Rp 1,6 miliar, serta Panggung Festival Pulau Hiri Rp 1,2 miliar yang hingga kini mangkrak.
“Sekda adalah simpul kendali birokrasi dan anggaran. Jika hibah dan bansos bermasalah hingga miliaran rupiah, maka pemeriksaan Sekda adalah keniscayaan hukum,” tegas orator aksi.
FPAKI menegaskan desakan pemeriksaan Sekda bukan bentuk kriminalisasi, melainkan ujian nyata penerapan prinsip equality before the law, sekaligus menuntut aparat penegak hukum tidak berhenti pada pejabat teknis, tetapi berani menyentuh aktor kunci pengendali anggaran. (ska)
Tinggalkan Balasan