Tivanusantara – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menorehkan capaian kinerja yang cukup gemilang sejak terhitung delapan bulan berjalan. Berbagai pencapaian kinerja disampaikan melalui rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara, Minggu (12/10) di ruang Paripurna DPRD Malut yang dibuka oleh Ketua DPRD, Ikbal Ruray.
Dalam laporan tersebut, gubernur memaparkan, dalam 100 hari pemerintahan Sherly-Sarbin telah menggratiskan uang komite SMA, SMK, SLB dan swasta. Ia mengatakan, untuk sekolah negeri telah digratiskan pada April, sedangkan di bulan Juli untuk swasta.
“Jadi seluruh SMA, SLB dan SMK, uang komitenya sudah digratiskan melalui Bosda,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan pada tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menganggarkan di pertengahan tahun dan sebagian sudah direalisasi sekitar Rp38 miliar.
Sedangkan untuk tahun 2026, Pemprov pun menganggarkan Rp50 miliar untuk terus melanjutkan program gratis uang komite SMA, SMK dan SLB meskipun di tengah tekanan penurunan dana transfer pusat ke daerah.
“Tidak boleh lagi terjadi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegas Sherly.
Selain itu, program kesehatan gratis melalui UHC kini seluruh masyarakat Maluku Utara 100 persen telah terdaftar di BPJS Kesehatan, meskipun yang aktif hingga saat ini baru sekitar 82 persen. Dengan keaktivan 82 persen Maluku Utara statusnya sudah UHC Prioritas.
“Siapapun masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP Maluku Utara, ketika pergi ke rumah sakit manapun yang menerima layanan BPJS Kesehatan bisa langsung mengaktivasi layanan BPJS-nya dalam waktu 24 jam tanpa harus menunggu 2 minggu,” katanya.
Sherly mengapresiasi kerja sama yang baik melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS di 10 kabupaten/kota. Sherly juga bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang terdapat di 10 kabupaten/kota yang masih jauh dari standar.
Untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pada tahun 2025 melalui Dinas Perkim telah menganggarkan 700 unit dengan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk merenovasi rumah tidak layak huni.
“Kita sudah menyalurkan semua bantuan bahan bangunan sekaligus bekerja sama dengan semua daerah termasuk dengan pihak TNI sehingga rumah bisa direnov dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan selesai,” ucapnya.
Di samping itu, Sherly juga berupaya untuk menambahkan anggaran dua kali lipat di tahun depan sekitar 1.500 rumah atau sekitar Rp50 miliar walaupun diperhadapkan dengan tekanan fiskal.
“Kami akan berupaya melalui kementerian perumahan ada program BSPS, mudah-mudahan kami bisa mendapat anggaran 10 ribu sampai 20 ribu anggaran.” Ucapnya
Ia juga berharap adanya dukungan dari perwakilan DPR RI dari Maluku Utara agar bisa memperoleh kuota BSPS sehingga masyarakat Maluku Utara yang kaya ini bisa hidup di rumah yang layak.
Selain itu, peningkatan infrasturktur dan konektivitas. Di mana tanpa konektivitas tidak ada pemerataan ekonomi. Sherly mengungkapkan, setelah dilakukan perekapan dengan PU provinsi dan kabupaten/kota, telah ditemukan kebutuhan jalan dan jembatan membutuhkan anggaran Rp8 triliun hanya untuk mengoneksikan jalan dan jembatan di luar Taliabu.
Sedangkan Taliabu sendiri setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Taliabu, DPR RI Komisi V dan Menteri PU membutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun, jadi total Rp10 triliun.
“Di tengah tekanan fiskal ini dalam perencanaan APBD 2026 yang akan diserahkan besok 13 Oktober, kami menganggarkan untuk jalan dan jembatan sekitar Rp700 miliar dari Rp2,8 triliun APBD 2026,” pungkasnya.
Rapat paripurna memperingati HUT Provinsi Maluku Utara ini juga dihadiri oleh Forkopimda Malut, pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Malut. (tan)
Tinggalkan Balasan