Oleh: Muhamad Asri Adende
Pemuda Pulau Hiri dan Ketua Komunitas Eurecha
___________________
BANJIR sebagai situasi yang terabaikan setiap kali musim hujan tiba, pulau Hiri bertransformasi menjadi area krisis, jalan yang menghubungkan dua kelurahan utama Dorariisa dan Tomajiko tertutupi bebatuan sekaligus lumpur yang menutupi badan jalan sehingga masyarakat terpaksa terisolasi sementara, bencana ini seharusnya mendorong perencanaan strategis, tetapi justru terjadi berulang kali dalam siklus yang tidak beranjak.
Pemerintah baru mengambil tindakan setelah warga sudah mulai merasa resah, itu pun masyarakat dengan jiwa gotong royong mereka, membersihkan jalan yang ditutupi bebatuan dan lumpur bahkan kayu besar.
Ironisnya lagi, pola respons pemerintah dilihat hampir seragam kirim alat berat, bersihkan jalan, ambil dokumentasi, lalu pergi. Jika hal ini terus dilakukan, sama halnya pemerintah membiarkan masyarakat hidup dalam kubangan malapetaka.
Ini tidak hanya soal kurangnya kemampuan, tetapi juga menunjukan adanya kekurangan dalam kebijakan mitigasi di daerah yang memiliki kontur berbukit berpulau seperti pulau Hiri, banjir bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat dari pengelolaan wilayah yang buruk dan kurangnya sistem manajemen risiko bencana, sudah saatnya kita tidak lagi memandang banjir sebagai takdir, fenomena ini harus dilihat sebagai hasil dari kebijakan publik yang tidak memperhatikan kerentanan setempat. Oleh karena itu, pandangan ini bukan hanya menyajikan kritik, tetapi juga memberikan serangkaian usulan berdasarkan konsep drainase, infrastruktur ekologi, dan perancangan mitigasi bencana dalam jangka waktu yang panjang.
Pulau Hiri: Geografi Rawan, Kebijakan Abai
Secara geomorfologi, pulau Hiri adalah area yang memiliki banyak bukit dan menerima curah hujan cukup tinggi, sistem saluran air alami tidak teratur, permukaan tanah tidak dapat menyerap air dengan baik akibat kerusakan pada vegetasi, dan pembangunan pemukiman dilakukan tanpa memperhatikan aspek hidrologi. Jikalau bencana, tinggal menunggu untuk terjadi banjir besar, terutama jika tidak ada sistem drainase dengan baik. Sayangnya, sampai sejauh ini apakah pemerintah kecamatan maupun kota memiliki dokumen teknis atau peta mikro khusus untuk pulau Hiri, pertanyaan muncul: apa peran pemerintah dalam hal ini? Dimana rencana jangka panjang area pesisir dan berbukit seperti pulau Hiri?
Sementara itu, kondisi jalan yang menghubungkan Tomajiko dan Doraiisa mengalami kerusakan setelah hujan tidak hanya disebabkan oleh intensitas cuaca, tetapi juga karena kurangnya sistem drainase di pinggir jalan tersebut. Air hujan saluran bawah tanah justru mengalir ke permukaan jalan, beberapa lokasi rentan, jembatan penghubung sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini menyebabkan jika suatu ketika terputusnya akses dan terjadi banjir, maka memperlambat proses evakuasi jika bencana besar terjadi dan kalau tidak salah hampir di enam kelurahan studi kasus sama, ambil contoh Kelurahan Mado semisalnya, diakibatkan karena curah hujan semakin kuat sehingga terjadi longsor dan hampir memakan badan jalan akses mobilitas masyarakat, maka sudah barang tentu drainase itu sangat penting untuk keselamatan warga.
Drainase Terpadu Berbasis Topografi Lokal
Salah satu ide untuk pulau Hiri adalah “sistem drainase terpadu berdasarkan topografi dan hidrologi mikro”. Ide ini mengintegrasikan pembangunan drainase dengan aliran air alami (kontur bukit) sehingga dapat mengurangi pada satu lokasi tertentu.
Langkah-langkah praktis yang harus didorong:
Pertama, pemetaan daerah rawan genangan longsor, pemerintah kota perlu membentuk tim teknis untuk membuat peta risiko banjir pulau Hiri dengan mengandalkan data dari lapangan, topografi dan curah hujan.
Kedua, perencanaan pembangunan drainase mengikuti kontur, saluran air harus dirancang mengikuti kemiringan bukit dan menggunakan material yang ramah lingkungan seperti batu kali, saluran tertutup menggunakan blok beton untuk menjaga ketahanannya.
Ketiga, rehabilitasi wilayah kritis dan tanaman di perbukitan yang gundul perlu diperbaiki melalui program penghijauan, reboisasi, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lahan.
Keempat, pembangunan jembatan evakuasi dan jalur aman untuk bencana di lokasi yang rawan banjir dan longsor, diperlukan pembangunan jembatan semi permanen yang dapat dilalui dalam keadaan darurat serta akses menuju pelabuhan.
DPRD Kota Harus Memberi Usulan ke Pemerintah Kota
DPRD Kota Ternate, terutama anggota yang berasal dari dapil III pulau Hiri, seharusnya tidak hanya hadir saat reses mendengarkan keluhan masyarakat, akan tetapi kerja nyata itu sangat penting, maka daripada itu mereka menganggap banjir sebagai masalah mendasar dan memperjuangkan pembagian anggaran APBD yang proporsional untuk tindakan pencegahan bencana.
Beberapa langkah konkret diambil oleh legislatif adalah:
• Mendorong penambahan anggaran untuk saluran drainase dan pencegahan bencana di pulau Hiri
• Mengundang instansi terkait untuk mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) mengenai keterlambatan infrastruktur dasar daerah itu
• Konsep partisipatif mitigasi bencana melibatkan komunitas lokal.
Pencegahan bencana tidak hanya menjadi urusan pemerintah, perlu ada partisipasi masyarakat melalui pendekatan manajemen risiko bencana berbasis komunitas. Berbagai tindakan yang bisa dilakukan ialah:
• Pengajaran tentang kebencanaan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah
• Pembentukan forum warga tanggap bencana untuk kelurahan
• Pelatihan evakuasi serta pengenalan jalur aman bencana seperti kaum muda, nelayan dan perempuan.
Terpisah, bukanlah kejadian sekali melainkan merupakan masalah kian berulang. Pemerintah tidak dapat terus menerus hanya merespon dengan bantuan dan perbaikan seadanya, diperlukan sebuah konsep terpadu, kebijakan yang berpihak memperhatikan risiko. Pihak eksekutif perlu mengedepankan kepemimpinan berbasis pada perencanaan, bukan sekadar retorika darurat, pihak legislatif harus menjalankan fungsi pengawasan pengganggaran secara adil. Sementara itu, masyarakat perlu diikutsertakan sebagai subjek bukan hanya penerima bantuan.
Jika semua pihak bertindak dengan tanggung jawab, pulau Hiri tidak hanya mampu mengatasi masalah banjir, melainkan juga dapat dijadikan contoh pulau tangguh dalam menghadapi bencana dan pencegahan banjir dapat terwujud, asalkan pemerintah berhenti menganggap sebagai permasalahan musiman sekaligus menjadikannya sebagai prioritas kebijakan. (*)
Tinggalkan Balasan