Tivanusantara – Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara beberapa waktu lalu melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Banggar DPRD berjumlah 20 anggota plus empat pimpinan itu melakukan konsultasi Kemendagri terkait efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Malut.
Berangkatnya puluhan wakil rakyat ke Jakarta ini sebelumnya telah menuai kecaman dari publik. Pasalnya, keberangkatan mereka bertepatan dengan kondisi keuangan daerah yang goyah, ditambah lagi kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Dengan jumlah anggota Banggar sebanyak 24 orang, jika setiap satu anggota menghabiskan biaya Rp 20 juta untuk tiket pulang-pergi dan biaya akomodasi lainnya, maka total anggaran Rp 440 juta yang harus dikeluarkan dalam sekali perjalanan. Ini belum ditambah lagi staf di Sekretariat DPRD yang ikut.
Dengan anggaran yang dikeluarkan begitu besar, output yang dihasilkan justru tak jelas. Bagaimana tidak, hasil konsultasi itu hanya menghasilkan selembar surat. Banggar lewat DPRD akan menyurat ke Kemendagri terkait pandangan mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tak melibatkan DPRD.
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, ketika dikonfirmasi terkait hasil konsultasi dengan Kemendagri, ia hanya mengatakan nanti akan dibuat surat. Pihaknya akan menyurat secara resmi ke Kemendagri terkait sejumlah hal yang akan ditanyakan DPRD. Penyampaian surat ini disepakati setelah konsultasi dengan Kemendagri kemarin.
“Kita akan buat surat resmi ke Kemendagri untuk dijawab juga secara resmi terkait harapan dari teman-teman di DPRD. Kalau hanya rapat-rapat kan tanpa ada tujuan yang pasti, jadi sudah disepakati bersama untuk buat surat,” ujar Iqbal saat ditemui wartawan, Minggu (1/6) malam tadi.
Iqbal bilang, ada banyak hal yang diharapkan DPRD terkait kebijakan efisiensi anggaran. Sehingga itu, keinginan dari DPRD ini akan disampaikan ke Kemendagri melalui surat yang akan dikirim dalam waktu dekat.
Pernyataan Ketua DPRD Malut ini kembali memunculkan tanda tanya. Kalau ujung-ujungnya hanya dibuat surat ke Kemendagri, lantas buat apa mereka ngotot ke Jakarta untuk bertemu dengan Kemendagri.
Publik justru menaruh kecurigaan, DPRD hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan rakyat dan daerah.
Sebelumnya, Direktur YLBH Maluku Utara, M. Bahtiar Husni, menilai perjalanan anggota keluar daerah oleh 20 anggota Banggar DPRD ini hanya menghamburkan-hamburkan anggaran. Seharusnya, kata dia, DPRD menggunakan anggaran rakyat yang lebih tersentuh pada akar bawah.
“Prinsip terkait efisiensi ini penggunaan anggaran harus lebih efektif dan berkualitas, tidak hanya sekadar perjalanan dinas. Harus dipilah, mana kegiatan yang menjadi prioritas, sehingga mempunyai dampak yang signifikan,” ujarnya, Jumat (30/5).
Menurutnya, jika alasannya adalah koordinasi, semestinya ada sarana lain yang bisa dipakai seperti via Zoom yang dianggap cara paling mudah bila ingin berkonsultasi. Jadi tidak semua harus lewat tatap muka, apalagi kondisi keuangan daerah lagi efisiensi.
“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini saya kira alangkah baiknya lewat virtual juga bisa. Tinggal dijadwalkan, dan saya kira orang pusat pahami itu. Perjalanan ini tentunya publik menilai hanya menghabiskan uang,” tuturnya.
“Saya kira tidak efektif menggunakan anggaran APBD yang begitu besar hanya karena soal itu. Oleh sebab itu, menyangkut dengan hal ini, kami berharap penggunaan anggaran lebih baik menyentuh kepada masyarakat, sehingga tidak terkesan hanya jalan-jalan dan habiskan uang,” sambungnya. (ask)
Tinggalkan Balasan