Tivanusantara – Aroma perang dingin di Pemkot Ternate mulai tercium. Kemungkinan saja ini ada kaitannya dengan kepentingan politik jangka panjang. Termasuk ada hubungannya pelantikan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijadwalkan beberapa waktu ke depan. Lihat saja pada sejumlah agenda Pemkot Ternate beberapa pekan terakhir. Jika agenda tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak dan ASN, maka OPD selaku penyelenggara pasti menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Rizal Marsaoly.
Padahal saat bersamaan, Wakil Wali Kota Nasri Abubakar berada di Ternate. Sementara ini Wali Kota M. Tauhid Soleman sedang melaksanakan ibadah haji. Tampak jelas pada dua agenda yang baru-baru ini dilaksanakan di Ternate. Pertama, terkait dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK tahap I pada Jumat (16/5) lalu. OPD teknis yang punya hajatan ini, justru menghadirkan Sekda Ternate. Padahal, kabarnya Wakil Wali Kota berada di Ternate. Sedikitnya 328 PPPK yang terima SK ketika itu. Sejumlah pimpinan OPD juga ikut hadir.
Agenda kedua terkait dengan pembukaan turnamen Liga Pelajar Tingkat SMP se-Kota Ternate pada Senin (26/5) di Lapangan Ya-Anhar, Kelurahan Gambesi. Penyelenggara kegiatan ini adalah Askot Ternate. Kasatpol PP Ternate, Fhandy Mahmud sementara ini menjabat Ketua Askot. Kegiatan yang juga dihadiri beberapa pimpinan OPD dan disaksikan ratusan warga itu dibuka oleh Sekda Rizal Marsaoly. Saat yang sama, Wakil Wali Kota berada di Kota Ternate.
Wakil Wali Kota Nasri Abubakar baru diberi peran menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah di kantor BPK Maluku Utara pada Kamis (28/5). Selain Wawali, Ketua DPRD Ternate, Rusdi, juga ikut hadir. Informasi kalau ruang gerak Wakil Wali Kota mulai dibatasi kelihatannya sudah tercium, bahkan oleh orang-orang dekat Nasri Abubakar. Lihat saja bagaimana sikap Junaidi Baharudin, anggota DPRD Ternate dari Partai Demokrat terkait rencana Pemkot melakukan reklamasi di Kelurahan Fitu-Jambula.
Sikap Junaidi yang memberikan isyarat menolak rencana reklamasi itu terbilang di luar dugaan. Sejak 20 Februari 2025, ketika Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, baru kali ini anggota DPRD dari Partai Demokrat melontarkan pernyataan berbeda. Padahal, Nasri Abubakar adalah Bendahara Umum DPD Demokrat Maluku Utara.
Soal Reklamasi
Terkait dengan rencana reklamasi di Fitu-Jambula, Junaidi menyarankan Pemkot agar menghitung kembali dampak kerusakan lingkungannya. Menurut dia, selama reklamasi itu tidak menggunakan APBD, tapi pihak ketiga, tentu sah-sah saja. Apalagi kondisi daerah sementara masih dalam efisiensi. Meskipun menggunakan pihak ketiga, setidaknya Pemkot juga harus menyodorkan kajian yang lebih mendalam. “Jangan hanya sebatas mengejar kebutuhan ruang, tapi mengabaikan dampak geologi dan lainnya. Kawasan direklamasi yang lama juga belum dimanfaatkan, harusnya dimanfaatkan dulu kan. Misalnya Selatan kalau isunya pengembangan kawasan ekonomi baru, mengapa tidak menggunakan lahan reklamasi yang sudah ada. Kemudian baru menambah kawasan reklamasi lagi,” ujarnya.
Junaidi menambahkan, saat dilakukan reklamasi di wilayah pesisir pantai Fitu hingga Jambula tentunya ada ekosistem yang terganggu dan dampaknya banyak aspek. Sehingga ini yang harus dihitung oleh pemerintah. Selain sandaran ke Amdal, Pemkot perlu memperhitungkan faktor-faktor sosial bagaimana dampak petani kangkung dan kelompok nelayan.
“Sehingga perlu minta masukan dari masyarakat yang dilalui jalur reklamasi. Sejauh ini kami di DPRD belum melihat kebijakan reklamasi tersebut, apakah gunakan APBD atau investasi pihak ketiga,” tuturnya.
Pihaknya secara resmi belum ada pembahasan dengan pemerintah soal rencana reklamasi ini, dan hanya mengikuti pemberitaan di media. “Untuk memanilisir dampak sosial dan lingkungan terhadap rencana proyek reklamasi ini semestinya dibuka ruang diskusi dengan berbagai pihak, terutama pemerhati lingkungan hidup serta orang-orang geologi supaya tuntas,”ujarnya mengakhiri. (udi/xel)
Tinggalkan Balasan