Tivanusantara – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ternate dari tahun ke tahun selalu tak capai target. Kemungkinan saja target PAD tahun 2024 sebesar Rp 180 miliar pun sulit terealisasi. Pada 2023 lalu, Pemkot mematok target PAD Rp 154 miliar dan yang tercapai sebesar Rp 56 miliar. Kesulitan Pemkot mewujudkan target PAD itu dibahas pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemkot Ternate di kantor DPRD Ternate, Rabu (31/7).
Partemuan itu dihadiri Ketua DPRD Muhajirin Bailussy dan Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate, Rizal Marsaoly. Pada kesempatan itu sebagian besar anggota Banggar meminta Pemkot untuk mengoptimalkan PAD. Banyak hal dievaluasi Banggar agar target PAD bisa terealisasi.
Selain menyangkut PAD, Pemkot juga diminta segera menindaklanjuti temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kemudian ada juga terkait program dan kegiatan tahun 2023, ada yang capai target dan ada juga yang alokasinya tidak sesuai dengan pekerjaan, termasuk temuan kekurangan volume pekerjaan. Yang begini harus diselesaikan dengan baik,” ujar Muhajirin Bailussy dengan nada tegas.
Politisi PKB itu menuturkan, dalam rapat tersebut wakil rakyat menyoroti realisasi kegiatan dan mendalami hasil rekomendasi LHP BPK. “Kita sarankan pemerintah untuk bisa menyelesaikan LHP BPK atas temuan yang ada, dan bagaimana mengelola target pendapatan dan menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja ke depan,” katanya.
Lanjutnya, pemerintah harus lebih fokus melaksanakan seluruh rencana kegiatan satu tahun anggaran yang ditetapkan, mulai dari tahap musrenbang sampai pada tahap realisasi kegiatan, karena itu harus relevansi dengan seluruh dokumen yang dituangkan secara nasional maupun daerah. “Dengan begitu kita bisa melihat progres dan target yang direalisasikan setiap tahun anggaran. Tadi semua fraksi sudah menyampaikan sikap mereka dengan sejumlah catatan baik dari aspek keuangan, pendapatan, retribusi, dan pajak. Ini harus diselesaikan oleh pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekkot Rizal Marsaoly menjelaskan rapat antara Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Ternate berjalan lancar. “Beberapa poin menjadi inti pembahasan masih dalam formula biasa, yaitu membahas pendapatan daerah, belanja, dana transfer, dan evaluasi program kegiatan yang diingatkan oleh Banggar DPRD,” katanya.
Menurut dia, LHP BPK sempat menjadi bahasan serius dalam pertemuan Banggar dengan Pemkot. Pemkot memberikan klarifikasi sejumlah hal yang dievaluasi anggota DPRD menyangkut temuan BPK itu, termasuk terkait angka-angka berbeda, karena semua yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti pemerintah kota.
“Tapi ada beberapa OPD masuk dalam LHP BPK itu belum ditindaklanjuti. Ada instrumen pemerintah kota melalui TP3GR, dengan TP3GR itulah menjadi cara kita menyelesaikan temuan-temuan itu di Inspektorat. Namun, dari sekian temuan di OPD itu nilainya tidak terlalu besar,” pungkas Rizal. (udi/kep)
Tinggalkan Balasan