Tivanusantara – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Ternate terbilang lamban. Akibatnya, kegiatan tahun 2024 hingga kini belum jalan. Dari sekian banyak OPD, baru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang sebagian kegiatannya sudah mulai jalan. Sekretaris Daerah (Sekda) Ternate, Rizal Marsaoly kelihatannya geram menyikapi lambannya OPD-OPD di Ternate. Rizal terpaksa memberikan warning ke pimpinan OPD, karena tingkah mereka sudah tentu berdampak pada pelayanan ke masyarakat.
Menurut dia, kegiatan masing-masing OPD sudah harus jalan sebelum triwulan II berakhir. Jika masih ada OPD yang kegiatannya tidak jalan hingga masa berakhir triwulan II, maka akan dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Guna mendorong kegiatan masing-masing OPD cepat terlaksana, Sekda menggelar rapat dengan pimpinan-pimpinan OPD pada Rabu (29/5). Dalam pertemuan itu, masing-masing OPD diminta menyampaikan kendala yang mereka hadapi sehingga berakibat lambatnya pelaksanaan kegiatan.
“Kalau kegiatan OPD terlambat terlaksana, maka sudah pasti berdampak pada pelayanan masyarakat, termasuk pelayanan dasar. Kan SiRUP sudah tayang, dan sekarang kegiatan OPD yang baru masuk tahap lelang di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB) di Sekretariat Pemkot Ternate baru dinas PUPR. Sementara yang lain masih proses review di BPJB, setelah itu baru tayang. Kami sudah cek, jangan sampai ada yang tidak sanggup laksanakan kegiatan,” jelasnya.
Terpisah, Kepala BPJB di Setda Kota Ternate, Muhammad Gazali Kasim mengatakan, penginputan program kegiatan OPD di SiRUP sudah mencapai 89 persen. Dengan capaian tersebut, menunjukkan tata kelola pengadaan barang dan jasa di BPJB Kota Ternate telah melampaui standar yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 50 persen. “Kalau dibandingkan tahun kemarin (2023) tata kelola di BPJB itu tidak sampai 50 persen sesuai batas penginputan di 31 Maret. Tahun kemarin hanya 48 persen,” ujarnya.
Sementara tahun ini, proses penginputan kegiatan OPD di SiRUP per 31 Maret itu sudah mencapai 89 persen sampai saat ini. Dengan begitu, paket pekerjaan fisik OPD yang sudah masuk ke BPJB itu sebanyak 30 paket lebih. “Sementara paket pekerjaan yang sudah memasuki tahapan lelang di BPJB itu baru 20 paket, sisanya masih proses review,” pungkasnya. (udi/tan)
Tinggalkan Balasan