TOBELO – Ada-ada saja tingkah Bupati Halmahera Utara Frans Maneri dan Wakilnya Muhlis Tapi Tapi. Bagaimana tidak, penghasilan tetap (siltap) para Kepala Desa di Halmahera Utara tidak dibayarkan hingga berbulan-bulan. Tahun 2023, Siltap yang belum dibayar itu pada bulan November dan Desember. Sedangkan pada 2024 ini terhitung dari Januari hingga Mei yang belum dibayarkan.
Tak terima Siltap mereka tidak dibayar, para Kepala Desa di Halmahera Utara kembali melakukan demonstrasi di kantor Bupati, Selasa (21/5). Ini merupakan aksi yang kesekian kalinya. Massa Kepala Desa menumpangi satu unit Truk dan kendaraan roda dua saat melakukan demonstrasi menuntut agar hak-hak mereka dibayar.
Koordinator Lapangan (Korlap), Budiman Djoma saat berorasi menegaskan, pihaknya terpaksa menghentikan aktivitas di desa-desa karena hak mereka tidak dibayar Pemkab Halmahera Utara. Sikap mereka itu bagian dari bentuk dari protes dan perlawanan terhadap Bupati Frans Maneri dan Wakil Bupati Muhlis Tapi Tapi.
“Kami sudah menuntut berkali-kali agar hak kami dibayarkan, tapi tidak dihiraukan pemerintah. Kami telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar, tapi kenapa hak kami tidak dipenuhi. Kami juga minta Bupati evaluasi Kepala BKAD Mahmud Lasdji. Kami telah hentikan pelayanan di desa. Ini protes dan perlawanan kami ke Bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya. Setelah berorasi, massa Kepala Desa membubarkan diri dengan tertib.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Utara, E. J Papilaya mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk segera melunasi semua hak-hak para Kepala Desa. Selain Kepala Desa, hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sejauh ini belum dibayarkan. (fnc/kep)
Tinggalkan Balasan