TERNATE, TN – Masyarakat Kecamatan Pulau Hiri terus berjuang menagih janji Pemkot Ternate untuk membangun pelabuhan penyeberangan yang lokasinya terletak di Kelurahan Sulamadaha. Perjuangan masyarakat bersama aktivis Maluku Utara itu dilakukan sejak beberapa tahun lalu, yang semata-mata hanya meminta Pemkot membangun pelabuhan tersebut. Tapi sayangnya, permintaan masyarakat itu tidak digubris dengan baik oleh Wali Kota M. Tauhid Soleman.
Aktivis Wawan Ilyas menuturkan, ketika Pemkot mengalokasikan dana Rp 2,2 miliar melalui APBD induk 2023, masyarakat dan aktivis yang tergabung dalam komunitas AMPUH mendesak Dinas PUPR supaya pekerjaannya dilakukan sejak awal. Itu bertujuan agar pada APBD perubahan 2023 bisa ditambahkan anggarannya. Hanya saja permintaan aktivis dan masyarakat ketika itu tidak ditanggapi Pemkot, dalam hal ini Dinas PUPR. “Makanya kami anggap pemerintahan ini lalai dan berbohong ke warga Hiri,” kata Wawan pada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (23/1).
Menurutnya, pada pertengahan 2023 lalu, anggaran yang bersumber dari APBD induk dikerjakan pada September, sekalipun papan proyek tertulis 7 Agustus 2023. Dengan situasi yang mepet itu, pekerjaan pelabuhan penyeberangan tidak bisa dilanjutkan dengan menggunakan APBD perubahan. Bagi Wawan, Pemkot gagal membuat perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokasi. Pemkot membangun tanpa data. “Apa yang terjadi di pelabuhan saat ini adalah bukti nyata betapa bobroknya pemerintahan M. Tauhid Soleman yang suka janji terhadap warga. Perencanaan yang tidak terukur dan tidak terstruktur. Sampai sekarang toh Master Plan juga kita tidak tahu mau seperti apa model konstruksi pelabuhan itu. Pemkot juga tidak transparan,” tegasnya.
Wawan menambahkan, sejauh ini, ia dan masyarakat Hiri belum tahu secara jelas apakah benar Pemkot mengalokasikan dana Rp 12 miliar melalui APBD 2024 untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan atau tidak. Ia berharap Pemkot mengambil sikap terbuka. Jika memang benar sudah dialokasikan, harus sampaikan terbuka ke masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika tidak dianggarkan, juga harus disampaikan secara terbuka.
Selain itu, lanjut Wawan, cueknya Pemkot Ternate terhadap pembangunan jembatan penyeberangan itu lantaran DPRD Ternate yang tidak bisa berperan. Lembaga yang mestinya mengawal agenda-agenda kerakyatan, malah tumpul taringnya. “Ada apa ini semua? Anggota DPRD dapil IV (sekarang dapil III) sejak awal tidak bisa berbuat apa-apa. Miskin ide dan gagasan, miskin kepedulian terutama soal pelabuhan yang merupakan kebutuhan dasar warga ini. DPRD kesan cuman urus Pokir mulu, sambil menunggu gaji. Paling tidak mereka harus bergerak bersama memberi ketegasan dan kepastian ke pemerintah kota. DPRD harusnya berdiri bersama rakyat, bukan sekadar mengurus isi perut masing-masing. Terlalu lemah fungsi DPRD yang ada saat ini,” tegasnya mengakhiri. (rii)
Tinggalkan Balasan