Tivanusantara – Provinsi Maluku Utara menghadapi ancaman serius pada beberapa tahun ke-depan. Bukan hanya pemerataan pembangunan yang sulit terlaksana, tetapi ancaman bertambahnya pengangguran juga harus diantisipasi sejak dini. Pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran kemungkinan akan terjadi di perusahaan tambang dalam waktu yang tidak lama lagi. Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dalam sambutannya di pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar di Bela Hotel, Minggu (12/4).
Di hadapan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Gubernur Maluku Utara menyentil potensi terjadinya pengurangan karyawan besar-besaran di beberapa kawasan industri. Sehingga Sherly berharap ada terobosan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, salah satu caranya dibutuhkan melalui hilirisasi down streaming.
Selaian itu, Sherly berharap adanya kebijakan dari pusat yang menekankan kepada para pemilik smelter untuk butuh produk turunannya dari feronikel yaitu pabrik stainless steel yang bisa menyerap lapangan pekerjaan di Maluku Utara. “Kami sangat membutuhkan dukungan, kolaborasi dan sebagai mitra strategis agar Maluku Utara ini bisa kaya dalam arti yang sesungguhnya,” tandas Sherly.
Melalui forum Musda Golkar itu, Sherly menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus pusat dan daerah yang hadir. Selanjutnya Sherly menyampaikan bahwa Maluku Utara dikenal dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi diangka 34%, namun selalu dikeluhkan oleh masyarakat lantaran belum adanya pemerataan.
“Padahal daerah ini memiliki kekayaan SDA sangat besar, tapi masyarakat belum memperoleh kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya,” ucap Sherly. Menurutnya, APBD Maluku Utara mengalami pemotongan yang lumayan besar dari pusat, terutama TKD dan salah satunya Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga secara total dari 10 kabupaten/kota dan termasuk Provinsi Maluku Utara terjadi pemangkasan di angka Rp3,5 triliun.
“Ini tentu sangat berdampak pada program yang kita lakukan, terutama di Maluku Utara yang sangat membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan,” ujar Sherly. “Oleh karena itu, mohon di tahun 2027 mungkin Pak Menteri bisa menyampaikan kiranya DBH kalau bisa jangan dipotong,” sambungnya.
Gubernur juga menyampaikan aspirasinya ke Menteri Bahlil terkait dengan DBH yang dibutuhkan daerah untuk pembangunan, sehingga tidak harus dilakukan pemangkasan. “komposisi penduduk usia muda dan produktif yang besar belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya,” tutupnya. (xel)
Tinggalkan Balasan