Oleh: Tiklas Pileser Babua (Penjaga Kolam Ikan)
_________________
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto pada awalnya dijual sebagai proyek moral negara: memberi makan anak-anak Indonesia agar terbebas dari stunting dan kekurangan gizi. Narasi ini kuat secara politik—negara hadir sebagai “orang tua” yang menjamin masa depan generasi.
Namun di balik slogan mulia tersebut, berbagai fakta di lapangan justru memunculkan kritik tajam. Di kalangan masyarakat sipil bahkan muncul sindiran sinis terhadap akronim MBG yang diplesetkan menjadi “Maling Berkedok Gizi.”
Sindiran ini bukan sekadar retorika emosional. Ia lahir dari kombinasi tiga persoalan besar:
—Anggaran raksasa yang rawan korupsi
—Kasus keracunan makanan di berbagai daerah
—Dugaan manipulasi sistem dapur dan distribusi program
Pertanyaannya, apakah MBG benar-benar program gizi, atau sedang berubah menjadi proyek ekonomi politik yang membuka ruang rente baru?
Politik Anggaran Jumbo: MBG sebagai Mega-Proyek Negara
Jika ditelusuri secara fiskal, MBG adalah salah satu program sosial dengan anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pada tahap awal implementasi tahun 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp71 triliun untuk program ini. (Bisnis Ekonomi)
Namun angka itu hanyalah permulaan. Proyeksi kebutuhan anggaran bahkan jauh lebih besar.
Beberapa estimasi resmi menyebut:
–kebutuhan program dapat mencapai Rp1,2 triliun per hari.
–total anggaran tahunan bisa mencapai lebih dari Rp400 triliun jika seluruh penerima manfaat tercakup. (Kompas)
Dalam rancangan APBN berikutnya, bahkan diproyeksikan bahwa program MBG bisa mencapai lebih dari Rp300 triliun pada 2026, menjadikan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu lembaga negara dengan anggaran terbesar di republik ini. (Kompas Money)
Secara teori kebijakan publik, program sosial dengan anggaran raksasa memiliki risiko korupsi yang tinggi. Dalam literatur ekonomi politik, ini dikenal sebagai rent-seeking opportunity—ketika kebijakan negara menjadi sumber keuntungan bagi kelompok tertentu.
MBG memenuhi hampir semua indikator kerentanan tersebut:
— anggaran sangat besar
— distribusi luas
— rantai logistik panjang
— pengawasan terbatas
— keterlibatan aktor swasta dan yayasan
Dengan kata lain: struktur program ini sendiri sudah membuka ruang kebocoran.
Dapur MBG: Mesin Distribusi atau Mesin Rente?
Pelaksanaan MBG bergantung pada ribuan dapur yang disebut SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Target pemerintah bahkan sangat ambisius:
Sekitar 30.000 dapur MBG harus beroperasi untuk melayani sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. (Bisnis Ekonomi)
Di atas kertas, sistem dapur ini tampak efisien. Namun dalam praktiknya, justru di sinilah muncul berbagai persoalan serius.
Di parlemen bahkan sempat muncul temuan adanya ribuan dapur MBG yang tidak beroperasi secara nyata di lapangan, atau yang disebut sebagai “titik dapur” tanpa bangunan fisik.
Temuan ini memicu kecurigaan bahwa sistem pendaftaran dapur dapat dimanfaatkan untuk percaloan proyek dan spekulasi investasi.
Jika benar ribuan dapur tersebut hanya “titik administratif”, maka pertanyaan yang muncul adalah: apakah negara sedang membangun sistem pelayanan gizi, atau justru membuka pasar proyek baru?
Anggaran per Porsi: Celah Dugaan Markup
Menurut pedoman resmi pemerintah, satu porsi makanan dalam program MBG dialokasikan sekitar Rp15.000 per penerima manfaat. (Badan Gizi Nasional)
Namun Badan Gizi Nasional kemudian menjelaskan bahwa biaya bahan makanan sebenarnya hanya sekitar Rp8.000–Rp10.000 per porsi, sementara sisanya digunakan untuk operasional dan distribusi. (Badan Gizi Nasional)
Di sinilah celah kecurigaan publik muncul. Mari kita lakukan kalkulasi sederhana.
Jika satu dapur melayani 3.000 siswa per hari, maka:
Rp15.000 × 3.000 = Rp45 juta per hari
Dalam satu bulan operasional sekolah:
Rp45 juta × 22 hari = Rp990 juta per dapur per bulan
Jika jumlah dapur mencapai 30.000 unit, maka:
Rp990 juta × 30.000 dapur = Rp29,7 triliun per bulan
Angka ini mendekati proyeksi anggaran nasional program tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan kritis adalah:
Berapa sebenarnya biaya riil memasak satu porsi makanan sederhana?
Jika biaya bahan makanan hanya Rp8.000, maka terdapat ruang Rp7.000 per porsi untuk komponen lain.
Dalam skala nasional, selisih kecil ini dapat berubah menjadi puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Di sinilah muncul kritik sinis masyarakat yang menyebut MBG sebagai: “Maling Berkedok Gizi.”
Skandal Keracunan: Ketika Program Gizi Justru Membahayakan
Masalah MBG tidak berhenti pada dugaan kebocoran anggaran.
Program ini juga menghadapi krisis kesehatan publik. Sejak peluncuran program pada 2025, dilaporkan 9.000 hingga 10.000 siswa mengalami keracunan makanan, bahkan terdapat setidaknya satu korban meninggal dunia. (Le Monde.fr)
Salah satu kasus besar terjadi di Yogyakarta, ketika 426 siswa mengalami sakit perut dan diare setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG. (Le Monde.fr)
Insiden ini bukan kasus tunggal. Berbagai laporan menyebutkan kejadian serupa di sejumlah daerah lain.
Para analis menilai bahwa penyebab utama keracunan adalah:
— distribusi makanan terlalu cepat
— standar sanitasi dapur tidak seragam
— pemeriksaan kesehatan makanan yang lemah
Dengan kata lain, program yang seharusnya meningkatkan gizi justru memproduksi risiko kesehatan massal.
Kritik kepada Presiden: Program Besar Tanpa Desain Kuat
Sebagai program prioritas pemerintah, tanggung jawab utama tentu berada di tangan Presiden. Namun kritik publik muncul karena implementasi MBG terlihat terlalu cepat dan terlalu ambisius.
Target puluhan juta penerima manfaat dalam waktu singkat membuat program ini terlihat seperti proyek politik yang dipercepat, bukan kebijakan kesehatan yang dirancang matang.
Dalam kebijakan kesehatan publik, program makanan massal biasanya membutuhkan:
— sistem keamanan pangan
— standar dapur
— pengawasan nutrisi
— audit distribusi
Jika sistem tersebut belum siap, percepatan program justru menciptakan kekacauan logistik nasional.
Kritik kepada Kepala BGN: Lembaga Baru, Anggaran Raksasa
Sebagai pelaksana utama, tanggung jawab teknis berada di tangan Badan Gizi Nasional.
Masalahnya, BGN adalah lembaga yang relatif baru tetapi langsung mengelola anggaran ratusan triliun rupiah. Dalam teori administrasi publik, kondisi ini sangat berbahaya.
Lembaga baru biasanya masih memiliki:
— sistem birokrasi yang belum matang
— mekanisme pengawasan yang belum kuat
— kapasitas SDM yang terbatas
Namun di sisi lain, BGN justru diberi mandat mengelola salah satu program sosial terbesar di negara ini. Situasi ini menciptakan ketimpangan antara kapasitas lembaga dan skala program.
Kritik kepada Kepolisian: Di Mana Pengawasan?
Tidak kalah penting adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah seharusnya menjadi objek pengawasan ketat aparat penegak hukum.
Namun hingga kini, publik masih melihat penegakan hukum yang relatif lambat terhadap berbagai dugaan penyimpangan.
Beberapa hal yang seharusnya segera dilakukan:
1. Audit seluruh dapur MBG
2. Investigasi kontrak vendor
3. Pemeriksaan alur distribusi anggaran
4. Penindakan terhadap dugaan dapur fiktif
Tanpa pengawasan aktif dari kepolisian, program ini berpotensi menjadi mega-proyek sosial yang rentan dikorupsi.
Penutup: MBG di Persimpangan
Program makan gratis bagi anak sekolah bukanlah ide yang buruk. Banyak negara berhasil menjalankannya dengan baik.
Namun keberhasilan program semacam ini bergantung pada tata kelola yang bersih dan sistem pengawasan yang kuat.
Jika tidak, program sosial justru berubah menjadi mesin rente politik. Sindiran masyarakat yang memelesetkan MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi” mungkin terdengar kasar.
Namun sindiran itu harus dibaca sebagai alarm publik terhadap potensi korupsi dalam proyek sosial terbesar negara saat ini.
Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi total—mulai dari anggaran, dapur, hingga sistem pengawasan—maka sejarah bisa mencatat bahwa program yang dimaksudkan untuk memberi makan anak-anak Indonesia justru berubah menjadi: skandal kebijakan sosial terbesar di era modern republik ini. (*)
Tinggalkan Balasan