Tivanusantara – Asisten II Bidang Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menghadiri kegiatan Kie Raha Economic Forum yang dilaksanakan di Bank Indonesia kantor Perwakilan Malut, Jumat (27/2).
Kegiatan yang diinisiasi oleh BI Perwakilan Malut ini dihadiri jajaran forkopimda, instansi vertikal dan pimpinan OPD terkait provinsi dan kabupaten /kota.
Dalam kesempatan tersebut, Sri menyampaikan terkait tantangan inflasi dan ketahanan pangan. Menurutnya, data terkini menunjukkan tantangan nyata pada sektor volatile foods. Meskipun ekonomi Malut melesat, inflasi pangan tetap menjadi hal yang menakutkan, terutama menjelang bulan suci Ramadan 2026 ini.
“Inflasi kita 4,8 persen. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi atau Jawa. Sebagai provinsi kepulauan, kerentanan logistik akibat cuaca adalah risiko yang harus kita mitigasi,” ujarnya.
“Inilah alasan mengapa ketahanan pangan bukan lagi sekadar program dinas, melainkan prioritas pertahanan daerah,” sambungnya.
Melalui pertemuan ini, Sri menginstruksikan kepada BUMD pangan untuk terus bertransformasi.
“BUMD jangan hanya hadir sebagai entitas bisnis yang mencari laba semata, tetapi harus menjadi stabilisator, menjadi garda terdepan dalam operasi pasar dan gerakan pangan murah,” tegasnya.
Menurut Sri, BUMD harus berani menjamin harga beli di tingkat petani di Halmahera, Tidore, hingga Sula, agar petani tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak.
“Manfaatkan fasilitas cold storage dan gudang yang telah kita bangun untuk memotong rantai distribusi yang panjang,” ujar Sri.
Kegiatan Kie Raha Economic Forum ini juga dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan narasumber dari Kepala Kantor BI Perwakilan Malut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, dan Dirut PT Foof Station Tjipinang. (tan)
Tinggalkan Balasan