Tivanusantara – Pertumbuhan industri nikel di Maluku Utara kian nyata memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal. Fenomena ini terlihat jelas pada peningkatan geliat sektor transportasi, mulai dari ojek pangkalan, sopir angkutan penumpang, hingga pengusaha kuliner di sekitar wilayah operasional maupun kantor perwakilan perusahaan tambang.
Plh Ketua Pemuda Pancasila (PP) Maluku Utara, Samar Ishak, menyoroti Harita Nickel sebagai salah satu contoh nyata. Menurutnya, mobilitas karyawan perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi tersebut menjadi mesin penggerak ekonomi yang signifikan bagi wilayah Ternate dan Labuha.
“Harita Nickel memiliki kantor perwakilan di Ternate dan Labuha, dengan pusat operasional di Pulau Obi. Pergerakan karyawan yang melakukan perjalanan dinas maupun cuti, transit dari Ternate menuju Obi atau sebaliknya, menciptakan perputaran uang yang tidak sedikit di masyarakat,” ujar Samar.
Berdasarkan pengamatannya di kantor perwakilan Harita Nickel di Ternate, tampak antrian ojek dan mobil pangkalan yang rutin melayani kebutuhan transportasi karyawan. Aktivitas ini secara langsung meningkatkan pendapatan para pengemudi secara drastis dibandingkan sebelumnya.
“Para pengemudi ojek kini memiliki pendapatan yang lebih stabil karena setiap hari mengantar karyawan ke Bandara maupun Pelabuhan Bastiong. Sekali jalan, tarifnya berkisar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per orang. Dengan jumlah karyawan transit yang bisa mencapai 100 orang dalam sehari, dampak ekonominya sangat terasa bagi warga di sekitar kantor,” urainya.
Tidak hanya di Ternate, efek positif ini juga merambah ke sektor angkutan kapal rute Ternate-Bacan serta UMKM di Labuha, Halmahera Selatan. Samar meyakini fenomena serupa juga terjadi di wilayah tambang lainnya seperti Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.
Meski mengapresiasi dampak positif tersebut, Samar menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dukungan investasi dan pengawasan ketat terhadap regulasi. Dirinya mengajak masyarakat untuk melihat sisi positif kehadiran industri tambang, namun tetap kritis terhadap proses operasionalnya.
“Kami tetap berkomitmen mengawal isu pertambangan secara intens. Ada sisi positif yang nyata, namun kami tidak akan menutup mata jika terjadi pelanggaran regulasi atau operasional yang melewati ambang batas lingkungan,” tegas Samar.
Ia menambahkan bahwa pemberian izin tambang oleh pemerintah disertai dengan aturan main yang ketat. Selama perusahaan beroperasi di dalam koridor hukum dan memberikan manfaat nyata, masyarakat perlu memberikan apresiasi dan dukungan.
“Tugas kita adalah mengawal bersama-sama. Jika ada perusahaan yang lalai, kita kritisi. Namun jika ada kontribusi ekonomi yang nyata bagi rakyat, kita harus mendukung dan memberikan apresiasi agar iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan