Tivanusantara – Aroma konflik kepentingan mulai menyengat di tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Isu saling sikut antarpejabat hingga dugaan skenario jabatan membuat pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda terancam tersandera oleh kepentingan internal yang kian brutal.
Eks Tim Pemenangan Sherly–Sarbin Kota Ternate, Amrin M. Taher, melayangkan peringatan keras kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara menyusul menguatnya indikasi persaingan tidak sehat di internal birokrasi Pemprov Malut.
Amrin menilai dinamika yang terjadi bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan mengarah pada skenario kepentingan jangka panjang yang dimainkan aktor-aktor birokrasi tertentu.
“Gubernur harus jeli membaca situasi birokrasi. Jangan sampai pemerintahan yang baru justru dikendalikan oleh konflik kepentingan internal,” tegas Amrin.
Ia mengingatkan, janji transformasi birokrasi, good governance, dan penerapan meritokrasi yang digaungkan Serly–Sarbin saat Pilgub tidak boleh berhenti sebagai jargon politik.
“Komitmen pemerintahan bersih, bebas KKN, transparan, dan akuntabel itu janji politik. Wajib ditepati, bukan dikompromikan,” ujarnya.
Amrin secara khusus menyoroti proses pengusulan dan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dinilai sarat rekayasa. Ia menduga ada aktor tertentu yang sengaja mengatur skema penempatan jabatan demi mengamankan pengaruh kekuasaan.
Sebagai relawan yang merasa memiliki tanggung jawab moral, pihaknya mendesak Gubernur Maluku Utara untuk tidak terjebak bisikan elit birokrasi yang haus jabatan.
Selain itu, Amrin juga menyinggung kebijakan penonaktifan sejumlah pejabat dengan dalih status terperiksa oleh Inspektorat. Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus diterapkan tanpa tebang pilih.
“Kalau ada pejabat lain dengan status yang sama, sanksinya juga harus sama. Kalau tidak, ini akan jadi preseden buruk,” katanya.
Ia mencontohkan adanya pelantikan pejabat yang memiliki hubungan kekerabatan dalam satu lingkup dinas, seperti Restuina Irene Djafar sebagai Sekretaris Dinas Perkim, serta Muhammad Abdul Kahar sebagai Kabid Tata Ruang PUPR yang memiliki relasi keluarga langsung dengan Risman Iryanto Djafar selaku Sekretaris sekaligus Plt Kadis PUPR Malut.
“Kondisi ini harus jadi alarm serius. Jangan sampai meritokrasi hanya jadi slogan, sementara praktik nepotisme justru dibiarkan,” pungkas Amrin. (ska)
Tinggalkan Balasan