Oleh: Subhan Hi Ali Dodego
Praktisi Pendidikan
___________________
GEMERLAPNYA kota Tobelo yang menjadi Ibukota Halmahera Utara membuat Halmahera Utara terkenal di Maluku Utara. Terlebih lagi dengan budaya dan lagu-lagu Tobelo yang dinyanyikan di kancah nasional sehingga Halmahera Utara terkenal di seluruh Indonesia.
Halmahera Utara bagi orang Maluku Utara menjadi daerah yang cukup maju. Bahkan dari aspek pendidikan, Perguruan Tinggi yang paling banyak adalah Tobelo setelah Kota Ternate. Kemajuan Halmahera Utara tidak hanya aspek ekonomi dan pendidikan tetapi juga infrastruktur jalan. Sehingga, masyarakat kerap kali berpandangan bahwa infrastruktur cukup maju di Halmahera Utara. Tetapi, stigma kota maju tersebut tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Terutama daerah-daerah pinggiran kota Tobelo. Kenapa? Karena beberapa kecamatan di wilayah Halmahera Utara, salah satunya Kecamatan Loloda Utara masih terbelakang dari aspek infrastruktur.
Pembangunan jalan di Loloda Utara yang dibangun menggunakan proyek multi years tahun 2018-2020 dengan menelan anggaran ratusan miliar ini tidak tuntas. Dikarenakan covid-19 sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 waktu itu. Sebanyak 18 desa yang berada di Kecamatan Loloda Utara beberapa ruas jalan penghubung antar desa belum dilakukan pengaspalan. Ditambah lagi sampai hari ini tidak ada satu jembatan pun yang dibangun terutama jembatan penghubung antar desa.
Loloda Utara: Kecamatan yang Dimarginalkan
Kondisi jalan Loloda saat ini apabila kita bandingkan dengan 17 kecamatan lain di Halmahera Utara nampaknya Loloda Utara sangat tertinggal. Sebagai putera Loloda yang pernah merasakan naik kapal laut dan dihantam ombak menuju Tobelo sampai beralih dengan naik mobil pergi ke Tobelo hingga saat ini kondisi Loloda masih tertinggal. Walaupun saat ini jalan, listrik dan internet sudah masuk tetapi masih mendapatkan berbagai tantangan nyata.
Contohnya infrastruktur jalan dari desa Teru-Teru sampai Apulea ada yang sudah dilakukan pengaspalan tetapi ada juga yang belum. Selain itu, jaringan telepon dan internet hanya dinikmati beberapa desa saja tetapi mayoritas desa belum mendapatkan akses telepon dan jaringan internet yang memadai.
Pasca jalan dibangun pada tahun 2018-2020 hingga kini sudah tidak mendapat perawatan dari pemerintah daerah. Akhirnya, jalan yang tadinya dapat dilalui oleh masyarakat sekarang di beberapa titik hampir tidak dapat dilalui lagi akibat hujan deras yang membuat jalan rusak.
Infrastruktur jalan yang rusak ini memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat Loloda Utara. Salah satunya adalah akses ekonomi masyarakat. Jika musim hujan masyarakat terancam tidak bisa pergi ke Tobelo karena terjadi banjir dan jalan rusak parah. Kondisi ini membuat ekonomi masyarakat terputus.
Selanjutnya, yang paling miris adalah jika ada masyarakat yang sakit tidak dapat dirujuk ke Tobelo karena tidak ada jembatan penghubung pada saat curah hujan lebat. Akhirnya orang sakit tambah sakit dan beberapa kasus masyarakat meninggal dunia karena tidak dapat tertolong.
Internet juga menjadi tantangan nyata. Saat ini hampir semua daerah di Maluku Utara sudah menjamah internet. Tetapi tidak dengan Loloda. Masyarakat terpaksa harus ke gunung dan kebun atau bahkan ke pantai untuk mencari jaringan.
Lebih jauh lagi, sampai hari ini sudah banyak masyarakat mengalami korban kecelakaan. Mobil juga berulang kali hanyut akibat dari jalan rusak dan banjir. Bahkan para penumpang yang pergi ke Tobelo harus tertahan berjam-jam di pinggir kali atau sungai akibat banjir.
Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan kritis. Indonesia sudah merdeka hampir satu abad tetapi masyarakat Loloda dari aspek infrastruktur belum merdeka. Fakta yang penulis ungkap di atas menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan di Halmahera Utara khususnya di daerah-daerah pinggiran kota. Padahal Halmahera Utara dikenal sebagai daerah cukup maju tetapi Loloda yang masuk dalam administrasi Halmahera Utara masih termarginal. Pemerintah daerah, DPRD harus duduk bersama mencari solusi agar prioritas infrastruktur diarahkan ke Loloda. Begitu juga pemerintah daerah provinsi harus memprioritaskan pembangunan jalan di Loloda. Infrastruktur yang dibangun harus sesuai kebutuhan masyarakat bukan hanya mengejar proyek. (*)
Tinggalkan Balasan