Tivanusantara — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Sofifi, Rabu (22/10).
Sarbin mengapresiasi seluruh masukan dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD yang dinilainya sebagai bentuk pengawasan dan komitmen bersama mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia menjelaskan, meski ruang fiskal daerah terbatas akibat penyesuaian dana transfer pusat, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelayanan dasar melalui efisiensi belanja rutin birokrasi. Fokus utama diarahkan pada:
1. Pendidikan gratis;
2. Penguatan ketahanan pangan;
3. Perbaikan rumah tidak layak huni;
4. Pembangunan jalan dan jembatan;
5. Pasar murah;
6. Program mudik gratis;
7. Jalan tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.
Sarbin mengajak seluruh fraksi memperkuat kolaborasi menjaga stabilitas fiskal daerah. Masukan DPRD, kata dia, akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan APBD agar selaras dengan aspirasi masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegas Sarbin.
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (tan)
Tinggalkan Balasan