Tivanusantara – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, kembali menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintahannya. Meski provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mencapai 32 persen, Sherly menilai angka statistik tersebut belum berarti banyak bila rakyat di desa-desa masih terisolasi.
Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @s_tjo, Sherly menulis dengan gamblang bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi.
“Apa artinya angka tinggi kalau petani masih sulit bawa hasil panen keluar kebun, nelayan kesusahan tukar ikan dengan beras, dan desa-desa tetap terisolasi? Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya jadi statistik, belum otomatis inklusif kalau jalan & jembatan kita belum terkoneksi,” tulisnya.
Untuk menjawab tantangan itu, pada Kamis, 2 Oktober 2025, Sherly bersama Menteri PU Dody Hanggodo, Sekjen PU, anggota Komisi V DPR RI Irene, serta Bupati Taliabu, mengawal langsung usulan besar ke pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Malut menyampaikan kebutuhan dana hingga Rp10 triliun untuk pembangunan konektivitas darat, terdiri dari, Rp8 triliun untuk peningkatan ruas jalan provinsi dan kabupaten. Rp2 triliun untuk pembangunan lingkar Taliabu.
Anggaran ini diharapkan dapat digelontorkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) maupun skema pembiayaan alternatif lainnya.
Sherly menegaskan, konektivitas bukan hanya soal membangun jalan dan jembatan semata, melainkan kunci membuka akses ekonomi rakyat.
“Terima kasih atas dukungan Pak Menteri dan Ibu Sekjen PUPR yang membuka jalan bagi konektivitas Maluku Utara. Karena konektivitas bukan sekadar beton & aspal – ia adalah kunci sejahtera rakyat dan pemerataan ekonomi di kepulauan Maluku Utara,” ucapnya.
Bagi Sherly, perjuangan menghadirkan jalan yang menghubungkan antarkabupaten, desa, dan sentra produksi akan memastikan ekonomi Maluku Utara tidak hanya tinggi di atas kertas. Jalan yang mulus akan mempercepat distribusi hasil tani, memudahkan nelayan menjual tangkapan, dan membuka peluang usaha baru di desa-desa.
Dengan lobi besar ini, Pemprov Malut ingin memastikan pembangunan infrastruktur darat tidak lagi terhambat keterbatasan fiskal daerah. Bila usulan Rp10 triliun ini terealisasi, wajah Maluku Utara bakal berubah: jalan-jalan terhubung, desa tidak lagi terisolasi, dan rakyat merasakan langsung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (tan)
Tinggalkan Balasan