Tivanusantara – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara, sejumlah nama mulai mencuat sebagai bakal calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Malut. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa pencalonan musda tersebut memiliki latar belakang pengusaha.
Namun begitu, anggota Dewan Pembina DPD HIPMI Maluku Utara, Benyamin Idris, mengingatkan bahwa HIPMI adalah organisasi profesi pengusaha muda yang independen non pemerintah, dan tidak berafiliasi dengan partai politik yang bergerak di bidang perekonomian.
Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta perundang-undangan dunia usaha lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 anggaran dasar HIPMI.
Pasal 6 inilah kemudian menjadi komitmen moral Ketum BPP HIPMI Mardani Hi Maming harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Tanah Bumbu. Sebab, selain sebagai pengusaha, Mardani juga bagian dari pemerintahan.
Demikian juga Ketum BPP HIPMI Akbar Bukhari sebagai bentuk komitmen moralnya memilih mundur dari Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara karena afiliasinya dengan partai politik.
Menanggapi itu, Joni Pora yang juga anggota dewan pembina HIPMI ini justru mempertanyakan maksud komitmen moral bakal calon ketua umum yang dilontarkan Benyamin Idris.
Menurut Joni, sejumlah nama yang muncul sebagai bakal calon ketua umum HIPMI Maluku Utara adalah kader HIPMI yang secara pribadi telah siap dengan segala dinamika HIPMI dalam siklus kepemimpinan.
“Benyamin Idris mengambil contoh Mardani Hi Maming dan Akbar Bukhari yang mengundurkan diri dan melepaskan jabatan sebagai bupati dan anggota DPRD adalah satu hal yang justru men-downgrade posisi kader HIPMI. Bahwa Mardani dan Akbar Bukhari adalah kader HIPMI sekaligus pengurus partai politik hingga saat ini. Bahkan Akbar Bukhari selain ketua BPP HIPMI juga tercatat sebagai Wakil Bendahara DPP Golkar dan sampai saat ini tak ada benturan kepentingan apalagi hingga menganggu independensi HIPMI,” tegas Joni, Selasa (19/8).
Menurutnya, untuk menjaga independensi, rule of game HIPMI secara jelas mengatur soal itu. Komitmen moral, bagi Joni, tak lantas menggugurkan komitmen kader HIPMI untuk bertarung pada kompetisi musda HIPMI.
“Saya justru bangga jika ada adinda- adinda saya di HIPMI yang kemudian dimandati rakyat sebagai pemimpin di daerahnya. Artinya bahwa secara moral mereka teruji sebagai pemimpin. Bahwa HIPMI adalah organisasi profesi pengusaha yang independen,” ujarnya.
Joni juga berharap bahwa sebagai dewan pembina haruslah membaca dinamika di internal HIPMI menjelang musda. Sebab, menurut Joni, ini adalah sebuah siklus biasa dan menjadi bagian dari proses menemukan ujung kompetisi bertanding untuk bersanding.
“Saya berharap bahwa musda HIPMI kali ini tak sekadar tarung kepentingan parsial, tetapi lebih dari itu haruslah menjadi episentrum untuk menumbuhkan entepreuner muda yang punya kemampuan dan integritas yang baik,” tandas Joni. (tan)
Tinggalkan Balasan