Tivanusantara – Semangat Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda, dalam membangun birokrasi berbasis meritokrasi tak sesuai dengan harapan.
Ini karena manuver sejumlah pejabat dalam merebut posisi jabatan tertentu di Pemprov Maluku Utara dinilai menabrak sistem meritokrasi yang digaungkan Gubernur Sherly.
Salah satu contohnya adalah pengangkatan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Malut, Zulkifli Bian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Penunjukan Zulkifli Bian jelas menabrak aturan. Sebab, merujuk pada surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: I/SE/I/2021 tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Dalam poin 12 surat edaran itu ditegaskan, PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas hanya dapat menduduki jabatan yang sama atau setingkat lebih tinggi dalam lingkungan unit kerja yang sama.
“Yang dimaksud unit kerja adalah instansi tempat pejabat itu berada, dalam hal ini BKD sendiri. Zulkifli berasal dari Sekretariat DPRD, jelas ini unit kerja berbeda,” ujar Koordinator Lembaga Pengawasan Independen (LPI), Radjak, kepada media ini, Senin (4/7).
“Masa pejabat dari unit lain bisa seenaknya jadi Plt Kepala di unit kerja yang berbeda. Ini bukan hanya aneh, tapi juga menyalahi aturan kepegawaian,” sambungnya.
Ia lantas mempertanyakan komitmen Gubernur Sherly dalam menata birokrasi yang bersih, kompeten dan transparan.
“Ini seperti dipaksakan, padahal gubernur sendiri sudah menyatakan komitmennya terhadap sistem meritokrasi dalam birokrasi,” ujarnya.
Radjak juga menilai penunjukan Zulkifli Bian sebagai Plt Kepala BKD diduga sarat kepentingan dan penuh skenario kelompok tertentu. Hal ini tentu merusak citra dan marwah seorang gubernur.
Sehingga itu, ia mendesak Gubernur Serly Tjoanda agar segera mengambil sikap tegas demi menata ulang sistem birokrasi Pemprov Malut agar berjalan lebih bersih, transparan, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi yang selama ini digaungkan.
“Orang-orang seperti ini harusnya gubernur menyingkirkan mereka dari kabinet Sherly-Sarbin. Karena ini tidak sesuai cita-cita Gubernur Sherly Tjoanda Laos,” tandasnya. (ask)
Tinggalkan Balasan