Tivanusantara – Beberapa anggota DPRD Provinsi Maluku Utara mewacanakan hak angket terhadap Gubernur Sherly Laos. Wacana tersebut bahkan sengaja disampaikan secara terbuka ke publik. Sayangnya, publik tidak merespons positif. Justru sebagian besar warga Maluku Utara menilai wacana hak angket itu hanya dibentuk oleh segelintir wakil rakyat dengan dasar sentimen politik.
Bukan hanya itu, internal DPRD Provinsi juga menyayangkan sikap beberapa anggota dewan yang mewacanakan Hak Angket itu. Wakil Ketua DPRD Husni Bopeng menilai hak angket yang disuarakan itu tidak masuk akal. Menurutnya, tidak tepat jika hak angket dilakukan saat ini. Di satu sisi, program 100 hari kerja Gubernur Sherly Laos belum selesai. “Belum capai 100 hari kerja, baru 60-70 hari dan hari ini bicara angket. Ibu gubernur kan masih kerja dengan visi-misinya. Pendidikan dan kesehatan yang menurut kita hal yang paling penting daerah ini,” tuturnya, Selasa (29/4).
Politisi NasDem ini menegaskan pihaknya bakal menolak apabila hak angket ini didorong. Sebab, kata dia, yang perlu disoroti adalah program gubernur yang tertuang dalam visi-misinya, seperti pendidikan dan kesehatan yang harus digenjot saat ini. “Jadi kalau hari ini bicarakan angket, kita tidak akan mungkin mau setujui, karena bagi kita terlalu dini untuk gubernur. Ini belum urgen dan tidak masuk akal,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, menyebut hak angket itu hanya sebatas wacana, belum ada pembahasan resmi di internal DPRD. “Ini baru wacana, belum sampai ke DPRD. Kalau itu sudah disampaikan, pasti pimpinan sudah diberitahukan oleh Sekwan,” pungkasnya. (xel)
Tinggalkan Balasan