Tivanusantara – Anggota DPRD Maluku Utara terpaksa “ikat pinggang”. Betapa tidak, bukan hanya anggaran perjalanan dinas dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi dana pokok pikiran (pokir) mereka juga terpaksa dipangkas dalam rangka efisiensi. Sekarang, masing-masing wakil rakyat hanya mendapat Rp 1 miliar dana pokir. Tentu saja angka Rp 1 miliar tersebut jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan harus menerima dengan lapang dada ketika dilakukan pemangkasan besar-besaran. “Kalau pokir itu dari awal memang sudah disepakati dipangkas habis-habisan. Dari Rp 3 miliar per anggota itu dipangkas jadi satu miliar. Kalau ini juga diefisiensi, tidak mungkin. Karena pokir ini menyangkut dengan kepentingan masyarakat juga,” katanya, Selasa (25/3)
Iqbal juga meminta kepada gubernur agar penundaan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa segera dijalankan. Sebab hingga memasuki triwulan pertama, perputaran uang baru bergerak 11 sekian persen, padahal seharusnya sudah di atas 25 persen.
Sehingga itu, DPRD akan berkonsultasi dengan gubernur, minimal perputaran uang di triwulan pertama di akhir bulan sudah harus lebih besar.
“Jadi keran-keran ini harus dibuka juga, sehingga program-programnya sudah bisa berjalan. Contohnya pokir, lepas sudah supaya bantuan-bantuan seperti rumah ibadah dan lain sebagainya bisa diatasi. Begitu juga dengan barang dan jasa. Mungkin ini gubernur baru, jadi masih hati-hati dengan kondisi keuangan yang ada,” tutupnya. (fan)
Tinggalkan Balasan