Pekerja yang di-PHK PT Wanatiara Sesalkan Sikap Pemkab Halmahera Selatan

Tivanusantara – Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Wanatiara Persada, salah satu perusahaan tambang di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, terhadap tiga pekerja, masih jadi polemik. Masalah ini masih jadi polemik karena belum ada titik terang apakah pemberhentian karyawan oleh PT Wanatiara itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Tiga pekerja yang dicopot itu terus mencari keadilan.

Pemkab Halmahera Selatan mengaku belum menerima laporan resmi dari tiga pekerja tersebut. Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans), Noce Totononu. Terbaru, kata Noce, Pemkab akan berkoordinasi dengan Polres Halmahera Selatan, untuk memastikan pemutusan hubungan kerja itu ada unsur pidana atau tidak.

“Harusnya mereka lapor dulu ke kami. Karena ini ranah kami. Soal apakah ada unsur pidananya atau tidak, saya belum tahu. Silakan saja kalau laporan ke kepolisian. Intinya pemerintah berkomitmen untuk dampingi pekerja yang di-PHK. Kami juga akan pastikan apakah hak-hak pekerja yang di-PHK itu dibayar atau tidak. Kalau belum, maka kami akan lakukan upaya,” ujar Noce.

Pernyataan Kadis Nakertrans ini justru dibantah oleh salah satu pekerja yang di-PHK PT Wanatiara, Sardi Alham. Ia menganggap Pemkab Halmahera Selatan tidak serius menangani masalah tersebut. “Kadis bohong. Kami ini kan sudah di-PHK dan kadis tahu itu. Kami sudah hadir juga pada mediasi di perusahaan. Kalau mereka peduli, kenapa tidak rangkul kami, malah biar kami begini,” tuturnya dengan nada kesal.

Menurut Sardi, ia dan rekan-rekannya bahkan sudah melakukan unjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD Halmahera Selatan. Bahkan sudah bertemu langsung dengan Bupati Bassam Kasuba dan Kadis Nakertrans. “Bahkan saat itu ada saksi dari anggota DPRD juga. Pemkab kan hanya janji-janji saja. Kami sudah adukan laporan resmi ke Pemkab Halmahera Selatan, tapi kami diminta untuk buat aduan ke Pemprov Maluku Utara, alasannya karena personel mereka terbatas. Terus sekarang kepala dinas bilang kami belum mengadu. Itu kan bohong. Saya masih ingat saat itu Bupati Bassam sampaikan tidak akan tinggal diam dengan masalah kami ini. Tapi lihat saja ujungnya,” jelasnya mengakhiri. (fan)