Tivanusantara – Langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara yang melakukan pertemuan dengan calon gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dinilai sangat tendensius dan memiliki maksud politis terselubung.
Akibatnya, langkah lancung MUI Malut mendapat kecaman dari Ketua Front Aktivis Muslim Maluku Utara, Alan Ilyas. Menurut Alan, sebagai sebuah lembaga keagamaan yang independen, MUI harusnya bisa menjaga diri agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis yang muaranya merusak akhlak umat.
“Meskipun MUI memiliki peran dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama di Maluku Utara, namun hal yang mesti diingat bahwa tugas MUI yang paling penting adalah menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran Islam di Maluku Utara,” ujarnya, Sabtu (26/10).
Menurut dia, MUI Maluku Utara harus bisa bersikap arif dan menahan diri karena bagaimana pun Sherly adalah calon gubernur yang saat ini tengah berkontestasi, sehingga kehadiran MUI bisa saja dimaknai sebagai bentuk dukungan kepada yang bersangkutan oleh masyarakat.
“Jika MUI Maluku Utara berniat bersilaturahmi dengan para kandidat, maka jangan hanya dengan Sherly. MUI juga harus bersilaturahmi dengan MK-BISA, Husain-Asrul, dan Aliong -Sahril. Ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa MUI Maluku Utara sedang ‘bermain mata’ dengan Sherly,” tukasnya.
Alan menambahkan, sebagai badan pembimbing, pembina, dan pengayom umat Islam di Maluku Utara, MUI diharapkan mampu memberikan kesejukan bagi umat Islam. Apalagi kondisi umat Islam Maluku Utara saat ini tengah terbelah antara boleh atau tidaknya memilih pemimpin non muslim. Sebab salah satu paslon diketahui beragama non muslim, yakni Sherly Tjoanda, istri dari mendiang Benny Laos.
“Terkait larangan memilih pemimpin non muslim ini, saya harapkan sikap MUI Maluku Utara harus tegas. Sebab MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa terkait larangan memilih pemimpin non muslim pada tahun 2016 lalu. Dengan demikian, sikap MUI Maluku Utara tidak boleh berlawanan dengan keputusan fatwa MUI Pusat terkait hal tersebut,” ujarnya.
Terpisah, politisi Partai Gerindra Maluku Utara, Iswan Ways, menambahkan kunjungan MUI Maluku Utara dinilai tidak etis dan menimbulkan polemik serta asumsi tidak baik di tengah masyarakat terkait netralitas lembaga MUI Malut pada perhelatan pilkada di Maluku Utara.
“Silaturahim itu dianjurkan, namun karena mengatasnamakan sebuah lembaga, maka MUI Malut harus lebih berhati-hati, apalagi kunjungan tersebut diduga berlangsung di posko pemenangan salah satu calon gubernur Malut,” ujar Iswan.
Ia menilai, sebagai sebuah lembaga yang mengurusi masalah keumatan dan sosial kemasyarakatan, mestinya MUI Malut tidak ikut berpolemik, apalagi konstelasi perpolitikan di Maluku Utara terbilang memanas.
“Semua pihak harus mampu menahan diri, agar suasana kondusif tetap terjaga, sehingga pesta demokrasi (Pemilukada) yang kita hadapi dapat berjalan dengan baik, adil, dan damai,” tuturnya.
Karena itu, Iswan mendesak kepada Bawaslu Maluku Utara agar memanggil Ketua MUI dan jajarannya untuk dimintai keterangan tentang maksud dan tujuan kunjungan tersebut.
“Jika dalam kunjungan tersebut ada indikasi ketidaknetralan Ketua MUI dan pengurusnya, maka Bawaslu provinsi harus menindak dengan tegas sesuai regulasi,” pungkas Iswan yang juga Wakil Sekretaris Ikatan Keluarga Waigitang Kota Ternate ini. (tan)
Tinggalkan Balasan