Selamat Dilantiknya para Wakil Rakyat, Harapan Baru atau Sekadar Formalitas?

Oleh: Andre Ian
Pemuda Tergabung FMP Halbar

____

PELANTIKAN anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih di Halmahera Barat harus menjadi momen penting yang membawa angin segar bagi perubahan di daerah ini.

Namun, banyak masyarakat yang skeptis, bahkan apatis terhadap proses ini. Tidak sedikit yang memandang pelantikan tersebut hanya sebagai formalitas politik, jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Kredibilitas dan integritas yang dipertanyakan beberapa anggota DPRD yang dilantik menyisakan tanda tanya besar terkait rekam jejak mereka, terutama dalam kasus dugaan asusila, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

Apakah mereka benar-benar pantas mewakili suara rakyat? Ketika wakil rakyat terlibat skandal, kepercayaan publik kian terkikis. Pelantikan seharusnya tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga melalui seleksi moral yang ketat.

Bagaimana mungkin masyarakat bisa berharap pada perubahan jika wakil mereka justru membawa beban masalah moral yang berat?

Jauh dari Aspirasi Rakyat

Salah satu masalah utama yang selama ini melekat di DPRD Halmahera Barat adalah ketidakpekaan terhadap aspirasi rakyat.

Anggota terpilih sering kali lebih sibuk mengurusi kepentingan pribadi atau kelompok politik mereka daripada memperjuangkan kebutuhan nyata masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang layak, dan peningkatan lapangan pekerjaan.

Pelantikan ini seolah menjadi siklus yang terus berulang; janji-janji saat kampanye berakhir dengan nihilnya aksi nyata setelah mereka duduk di kursi parlemen.

Pelantikan Hanya Awal, Rakyat Menanti Aksi Nyata. rakyat Halmahera Barat tidak butuh pelantikan yang meriah, mereka membutuhkan perwakilan yang bekerja keras dan memihak kepentingan umum.

Para anggota DPRD harus menyadari bahwa mereka diberi amanah untuk mengabdi, bukan untuk menikmati fasilitas dan kekuasaan. Masyarakat sudah terlalu lama hidup dalam ketidakadilan dan keterbelakangan.

Pelantikan ini seharusnya menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk membuktikan bahwa mereka layak dipercaya.

Sebagai penutup, DPRD yang baru dilantik harus segera menunjukkan kredibilitasnya. Mereka perlu membuktikan bahwa mereka pantas disebut sebagai wakil rakyat dan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jika tidak, pelantikan ini hanya akan menjadi catatan lain dalam sejarah kegagalan politik di Halmahera Barat. (*)