Tivanusantara – Gaung pemilihan Gubernur Maluku Utara semakin menarik untuk disimak. Aroma perang dingin antar figur mulai tampak, meski baru sebatas perebutan rekomendasi partai. Sejauh ini belum tercium potensi saling sikut dalam rangka mendapatkan rekomendasi partai politik. Yang mengemuka hanya sebatas satu pihak mengklaim akan berpasangan dengan pihak lain, kemudian disusul dengan saling bantah.

Lambatnya para kandidat mendapat dukungan partai politik, kemungkinan besar karena ada ‘mahar’ yang harus dilunasi. Informasinya, para kandidat harus mengeluarkan uang tidak sedikit untuk mendapatkan rekomendasi partai politik. Situasi ini bukan lagi menjadi rahasia, justru sudah diketahui publik luas. Bukan hanya di panggung pemilihan Gubernur, tapi partai politik juga sepertinya menerapkan tarif dengan standar tertentu pada pilkada kabupaten/kota.

Para kandidat ini tentu saja membutuhkan dukungan dana dari pengusaha, baik itu kontraktor lokal dan nasional hingga pengusaha pertambangan. Di sisi lain, pengusaha besar di Jakarta, termasuk pengusaha tambang, akan mengeluarkan uang jika para kandidat sudah mendapatkan dukungan partai politik. Beny Laos adalah salah satu figur yang disebut siap secara finansial, sehingga ia mampu membayar mahar partai, berapa pun jumlahnya, tanpa dukungan bohir (sebutan pemberi modal politik).

Sayangnya, hingga saat ini Benny Laos baru mendapat rekomendasi Partai Perindo yang punya satu kursi di DPRD Provinsi. Mantan Bupati Pulau Morotai itu masih butuh dukungan beberapa partai, karena syaratnya harus sembilan kursi DPRD. Beny kemungkinan berpeluang besar mendapat rekomendasi Partai NasDem. Selain Husain Syah, Beny termasuk figur yang sementara ini mengirim utusannya untuk menjalin hubungan baik dengan partai besutan Surya Paloh itu. Sejauh ini baru Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK-Bisa) yang memenuhi syarat dukungan partai politik. Pasangan ini didukung PKS dan Hanura yang masing-masing miliki 5 kursi di DPRD Provinsi. Dalam waktu dekat MK-Bisa akan menerima formulir B1KWK dari dua partai politik itu.

Bukan hanya PKS dan Hanura, MK-Bisa juga kabarnya sedang membangun komunikasi dengan PDIP, tapi sampai saat ini belum terendus kabar baiknya. Pasangan yang terbilang progres pengurusan partai politiknya adalah Aliong Mus-Sahril Taher. Dua politisi ini mengklaim akan diusung Gerindra dan Golkar. Klaim itu dengan dasar karena Sahril adalah Ketua Gerindra Maluku Utara dan Aliong Mus juga politisi Golkar.

Terkait Partai Gerindra, klaim yang sama juga datang dari Taufik Madjid. Tokoh yang kini aktif sebagai Sekretaris Kemendes PDTT itu informasinya bahkan ditawarkan menjabat Ketua Gerindra Maluku Utara. Tawaran itu sulit dijawab oleh Taufik, karena ia harus menjaga keseimbangan dengan PKB. Terbaru, pihak Husain Syah meniup isu kalau ia akan berpasangan dengan Taufik. Paket Husain-Taufik dibantah juru bicara Taufik, Fitrah Akbar Muhammad bahwa Taufik tetap maju bertarung sebagai calon Gubernur, bukan calon Wakil Gubernur. Kata dia, justru Taufik Madjid sekarang ini telah mendapat dukungan dari PKB dan PAN dengan total 7 kursi. Selain itu, mereka juga sedang memaksimalkan komunikasi ke NasDem, Demokrat dan Gerindra.

Husain Syah juga punya peluang besar untuk mendapatkan NasDem. Sultan Tidore ini adalah tokoh Maluku Utara yang dari jauh-jauh hari sebelumnya telah membangun komunikasi dengan DPP NasDem. Bukan hanya NasDem, Husain juga mengirim orangnya untuk bertarung di Demokrat.

Selain dukungan partai yang belum final, para figur juga belum massif mengkampanyekan gagasan, visi-misi dan programnya ke publik. Terpublis hanya sebatas tagline biasa, yakni Taufik dengan transformasinya, Husain Syah dengan tagline Turun Selamatkan Malut dan Beny Laos dengan Bela Rakyat. Beny Laos baru-baru ini sempat digoyang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah menyebut Beny meninggalkan sejumlah masalah setelah menjabat Bupati Morotai. Beny kemudian membalas keras ke KPK. Ia mengingatkan KPK supaya bersikap objektif dan tidak mengada-ada. Faisal Anwar selaku Juru Bicara Beny Laos menuturkan, justru Beny banyak berbuat di Morotai sehingga dikenal secara nasional. Pembangunan di Morotai mulai membaik setelah Beny Laos menjabat Bupati.

Berbeda lagi dengan MK-Bisa. Pasangan ini kelihatannya mulai melakukan konsolidasi secara diam-diam. Gerakan Muhammad Kasuba belum tampak di permukaan. Kasus suap yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, bukan tidak mungkin mengganggu MK-Bisa. Itu sebabnya, MK-Bisa terpantau sangat berhati-hati saat melakukan konsolidasi. (red)