Tivanusantara – Banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Halmahera Tengah telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Salah satu isu utama yang mencuat adalah keterkaitan antara banjir dengan proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berlangsung di Halmahera Tengah, khususnya terkait izin tambang dan proyek PT IWIP.
Direktur Riset dan Opini Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Safrudin Taher, mengatakan banjir yang terjadi telah merendam ratusan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital lainnya. Selain kerugian material yang signifikan, banjir juga mengakibatkan gangguan besar dalam aktivitas sehari-hari masyarakat dan mengancam keselamatan jiwa.
Menurut berbagai pihak, proyek tambang dan pembangunan industri besar-besaran di wilayah Halmahera Tengah berperan dalam memperparah situasi ini.
“Dalam konteks ini, kami meminta pertanggung jawaban dari pemerintah pusat atas dampak yang ditimbulkan oleh proyek strategis nasional tersebut, khususnya dalam konteks banjir yang melanda wilayah Halmahera Tengah,” ujar Safrudin kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (23/7).
Safrudin menilai, proyek strategis nasional bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya yang memiliki dampak pada perekonomian. Namun, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Dengan dasar itu, kami meminta transparansi dan tindakan konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini, serta memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas dalam setiap proyek strategis nasional,” tegasnya.
“Kami butuh penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah diambil pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan dari proyek strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan izin tambang dan pembangunan industri,” sambung Safrudin.
Lanjutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diharapkan segera memberikan tanggapan resmi terkait sejauh mana kajian lingkungan telah dilakukan sebelum izin tambang dan proyek industri diberikan, serta langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Mengingat izin tambang dan pelaksanaan proyek strategis nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proyek strategis nasional di Halmahera Tengah tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Jika pemerintah pusat tidak menyelesaikan masalah tersebut, kami akan terus mengawasi dan mendesak pemerintah pusat untuk bertindak lebih tegas dan transparan dalam menangani masalah ini,” tegas Safrudin.
“Kami berharap agar kejadian banjir ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait, terutama pemerintah pusat, untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap pembangunan industri. Pertanggung jawaban dan tindakan nyata dari pemerintah pusat dalam mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek strategis nasional serta solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di wilayah Halmahera Tengah,” pungkas Safrudin. (udi/tan)
Tinggalkan Balasan