Pj Bupati Mengaku Belum Kuasai Masalah di Morotai

Tivanusantara – Anggapan orang luar bahwa pembangunan di Kabupaten Morotai jauh lebih baik dari kabupaten/kota lain di Maluku Utara, kelihatannya tidak semuanya benar. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di Morotai kian menurun hingga masyarakatnya menjerit. Bahkan para pedagang di sejumlah pasar tradisional mengeluh karena sepi-nya pengunjung.

Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Pulau Morotai, A Bunarwan mengaku belum mengetahui secara jelas masalah-masalah apa saja yang terjadi di Morotai. Karo Hukum Pemprov Maluku Utara itu berjanji akan mengumpulkan pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanyakan persoalan apa saja yang selama ini menerpa Morotai dan belum sempat diatasi. Jika sudah tahu secara jelas, barulah secara bertahap diselesaikan.

Pernyataan Pj Bupati ini sekaligus merespons Gerakan Aksi Mahasiswa Morotai (Geram) pada Kamis (30/5). “Jadi terkait dengan tuntutan itu nanti saya koordinasi dengan OPD terkait untuk mempertanyakan persoalannya untuk kita tindaklanjuti. Yang penting saya tahu dulu permasalahannya,” katanya pada Nuansa Media Grup (NMG). Menurutnya, ia tiba di Morotai bersamaan dengan demonstrasi dilakukan. Hanya saja, protokoler tidak mengarahkan dirinya untuk berdialog dengan massa aksi, tapi langsung ke rumah dinas. “Saya belum lihat tuntutan itu, karena kemarin waktu saya tiba di pelabuhan langsung diarahkan ke kediaman. Saya belum tahu persis tuntutan-tuntutan apa itu, jadi saya koordinasi dengan OPD terkait dulu,” ujarnya.

Berikut tuntutan massa aksi

1. Hadirkan transportasi laut untuk siswa siswi Desa Saminyamau, 2. Aktifkan Koperasi Nelayan di 88 desa, 3. Meminta Inspektorat segera menuntaskan dana BUMDes Desa Korago dan Desa Sambiki Baru, 4. Pj Bupati segera mengevaluasi kepala-kepala OPD, 5. Hadirkan Home Industri lokal, 6. Tuntaskan problem air bersih di Desa Pandanga, Desa Juanga, Desa Mandiri, Desa Joubela, RSUD Ir Soekarno, 7. Penegak Hukum segera periksa 9 Sub-agent minyak tanah, 8. Tuntaskan jalan alternatif di Desa Waringin, 9. Stop mengimpor Bawang, rica, tomat (Barito), 10. Aktifkan BUMDes Kelola Kopra, 11. Segera lantik 7 calon kepala desa yang memenangkan sengketa Pilkades di PTUN Ambon, 11. Segera aktifkan BBM subsidi nelayan, 12. Meminta Dinas Pertanian untuk lebih produktif, 13. Mempertanyakan kehadiran Perusahaan Daerah (Perusda). (ula/tan)