LABUHA, TN – Sejumlah OKP di Kabupaten Halmahera Selatan yang tergabung di dalamnya seperti HMI, GMNI, LMND, PMII, GMKI, SEKBER, dan KPR kembali menggelar aksi di depan kantor Bupati Halsel, Senin (13/5). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Bassam Kasuba mencopot Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigarasi, Noce Totononu.
Desakan ini buntut tiga karyawan dipecat oleh PT Wanatiara Persada, perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Obi, setelah melakukan aksi memperingati Hari Buruh Internasional (may day).
Menurut massa aksi, kebijakan PT Wanatiara Persada terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tiga orang buruh merupakan kebijakan sepihak. “Kebijakan yang diambil oleh PT Wanatiara Persada yang kena PHK kepada tiga buruh merupakan kebijakan sepihak dan tidak adil,” ucap salah satu orator, Sayuti Melik.
Sayuti menyampaikan, kebijkan PT Wanatiara Persada seharusnya direspons oleh Kadisnaker dan menjawab secara terbuka. “Kami anggap Kadisnaker hanya diam dan tidur. Tidak mau menyelesaikan masalah ini. Karena itu, kami meminta pak bupati agar mencopot Kadisnaker,” tegasnya.
Koordinator aksi, Haliza, menuturkan berdasarkan hasil pengkajian OKP Halsel, kebijakan PT Wanatiara terhadap tiga buruh adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan terkesan arogan.
“PT Wanatiara sangat arogan, semena-mena. Ini sesuai hasil pengkajian kami. Oleh sebab itu, sekali lagi kami menuntut pak bupati agar secepatnya mengambil langkah dan mencopot Kadisnaker,” desaknya.
Massa aksi juga meminta manajemen PT Wanatiara Persada agar menarik kembali surat PHK sepihak terhadap 3 pengurus FNPBI-SBTK PT WP. Selain itu, DPRD Halsel diminta membentuk Perda pembentukan serikat buruh, dan pihak Disnakertrans harus mengawal penuh pembentukan serikat buruh.
Apa sikap Bupati ?
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menemui sejumlah massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan kantor bupati, Senin (13/5).
Aksi demonstrasi itu mengecam kebijakan PT. Wanatiara Persada yang melakukan PHK terhadap tiga karyawannya secara sepihak. Para pendemo meminta Bupati Bassam Kasuba agar mengambil sikap terkait dengan masalah itu. Mereka juga meminta Bupati mencopot Kadisnaker, Noce Totononu.
Menanggapi desakan dari massa aksi, Bupati menyampaikan keberpihakan pemerintah daerah dalam merespons masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan tetap berpihak kepada masyarakat.
Terkait dengan polemik PHK karyawan secara sepihak oleh PT. Wanatiara Persada, Bassam mengatakan sejauh ini dirinya belum mendapat informasi dari Disnakertrans. “Sampai saat ini saya belum dapat informasi terkait PHK tiga karyawan di PT. WP dari Kadis Nakertrans. Karena mungkin saya keluar daerah jadi tidak tahu,” katanya.
Namun demikian, Bassam menegaskan akan membela hak-hak masyarakat. Sehingga itu, ia berjanji akan memanggil Kadisnaker untuk membicarakan masalah tersebut sebagaimana tuntutan massa aksi. “Saya janji, akan saya panggil Kadisnaker, kita bicarakan ini untuk mencari solusinya,” tuturnya.
Terkait desakan pencopotan Kadisnaker, dia menyebut saat ini sudah ada instruksi dari Kemnadagri untuk tidak melakukan perombakan struktur baik eselon II maupun III.
“Jadi saya harus mendapat alasan yang kuat dari teman-teman massa aksi, karena saat ini saya tidak serta merta melakukan perombakan kabinet,” terangnya. (rul/tan)
Tinggalkan Balasan