SOFIFI, TN – Keberadaan Salmin Janidi di Pemprov Maluku Utara (Malut) dianggap hanya menambah masalah. Lihat saja, disaat ia menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud), justru masalah pendidikan di daerah ini kian bertambah, salah satunya gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lima bulan tidak dibayarkan. Hal ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi PKB, Abdul Malik Silia pada Nuansa Media Grup (NMG), Sabtu (30/3).
Menurut Malik, Pemprov, khususnya Dikbud, selalu memberikan jawaban klasik terkait dengan gaji guru PPPK yang tertunggak itu. Dikbud bahkan tidak bisa berbuat apa-apa disaat Salmin Janidi menjabat Kepala Dinas. “Pak Kadikbud datang menambah masalah. Segera selesaikan hak-hak guru dan pecat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai guru, ” tegasnya.
Sejauh ini Salmin tidak bisa berbuat banyak ketika menjabat Kadikbud. Harusnya, kata Malik, Salmin membuat terobosan sehingga dunia pendidikan di Maluku Utara menjadi lebih baik. “Kami minta Plt Gubernur Maluku Utara supaya mengevaluasi Salmin Janidi dari jabatan Kadikbud. Kalau perlu, ganti saja orang seperti itu, toh selama menjabat dia bikin apa,” tutupnya menegaskan. (ano/rii)
Tinggalkan Balasan