SOFIFI, TN – Hubungan Plt Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali dengan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsudin Abdul Kadir, kabarnya kurang harmonis. Itu terjadi setelah M. Al Yasin Ali resmi menjabat Plt Gubernur. Informasinya Yasin tidak lagi melibatkan Samsudin pada beberapa pengambilan keputusan, sekalipun yang ada hubungannya dengan kewenangan Sekprov.
Hubungan keduanya makin memburuk ketika Plt Gubernur secara diam-diam mencopot bendahara sekretariat. Padahal, baik pergantian atau pengangkatan bendahara di sekretariat Pemprov Maluku Utara termasuk di dalamnya menjadi kewenangan Sekprov. Informasi yang dihimpun Nuansa Media Grup (NMG) menyebutkan, Plt Gubernur mengambil langkah seperti itu karena atas desakan beberapa orang di sekitarnya. Beberapa orang yang dimaksud itu sementara ini menduduki posisi penting di Pemprov Maluku Utara.
Sumber NMG di kantor gubernur mengatakan, bahkan orang-orang itulah yang punya keinginan besar agar gubernur mencopot Sekprov, Kepala Inspektorat dan beberapa pejabat lainnya. Satu dari beberapa nama pembisik Plt Gubernur berinisial SJ. Saling sikut antar kelompok di tubuh Pemprov Maluku Utara hingga kini makin menjadi-jadi. Akibat dari konflik internal ini akhirnya berdampak pada APBD tahun 2024 yang molor hingga sekarang.
Meski begitu, Sekprov Samsudin Abdul Kadir mengatakan, molor APBD Maluku Utara karena terkendala dengan defisit dan jumlah utang yang belum dibayar, padahal pihak ketiga sudah menyelesaikan pekerjaan 100 persen. “Utang itu akan diselesaikan kalau APBD sudah jalan. Kami masih harus melakukan negosiasi dengan sejumlah OPD untuk lakukan penyesuaian akibat defisit, supaya terjadi keseimbangan,” katanya sembari menambahkan kalau dalam waktu dekat APBD Maluku Utara sudah bisa jalan. (ano/tan)
Tinggalkan Balasan