TERNATE, TN – Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) di Maluku Utara (Malut) terbilang tinggi. Kerawanan di daerah ini berada pada posisi ketiga setelah Jakarta dan Sulawesi Utara. Segala bentuk potensi yang membuat pemilu di Maluku Utara tidak kondusif bisa saja terjadi, jika penyelenggara, seperti Bawaslu Maluku Utara tidak melakukan terobosan maksimal untuk meredamnya sejak dini.
Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sebagaimana amanat pasal 94 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu. Pada penyusunan IKP itu, Bawaslu memetakan ada empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi dan partisipasi. Dari empat dimensi tersebut, penyelenggara pemilu termasuk memiliki potensi tingkat kerawanan paling tinggi.
Satu hari jelang memasuki batas waktu kampanye, Bawaslu Maluku Utara menggelar apel siaga pengawasan pemilu di Kota Ternate. Beberapa instansi terkait juga diundang. Yang memimpin apel siaga ini adalah Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Melalui apel siaga tersebut, Bawaslu mengingatkan ke peserta pemilu supaya membersihkan seluruh alat peraga secara mandiri.
“Kerawanan pemilu yang dikeluarkan Bawaslu RI menunjukan Maluku Utara rawan tinggi. Makanya kami harus turun melakukan pengecekan dengan cara apel siaga. Memang harus ada kolaborasi untuk mitigasi lebih awal. Bawaslu harus intens berkoordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan kelancaran tugas penyelenggaraan pemilu,” kata Lolly.
Sebagaimana diketahui, selain melakukan apel siaga tersebut, sebelumnya Bawaslu Maluku Utara melakukan konferensi pers dan mengimbau ke masyarakat supaya menghindari informasi bohong (hoaks). Meski begitu, tidak jelas arah Bawaslu Maluku Utara, apakah hoaks melalui media sosial atau media massa. Konferensi pers tersebut dilakukan di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota secara serentak. Selebihnya, belum lama ini jajaran Bawaslu ramai-ramai mengambil foto dengan beberapa komunitas-komunitas dengan spanduk yang tertulis ajakan kawal pemilu.
Foto yang diambil itu kemudian disebar luas. Berbeda dengan Bawaslu periode sebelumnya yang melakukan pengendalian dini secara efektif. Bawaslu periode sebelumnya intens melakukan kunjungan ke sejumlah titik, termasuk warung-warung kopi, yang mana di warung-warung kopi itu menjadi tempat berkumpulnya para aktivis, politisi dan mahasiswa. Melalui kunjungan tersebut, komisioner Bawaslu periode sebelumnya mengajak publik untuk sama-sama mengawasi pemilu supaya berjalan aman dan damai tanpa ada kecurangan. Selain aktivis dan mahasiswa, Bawaslu periode sebelumnya juga menjalin hubungan dengan media massa.
Sementara itu, saat apel siaga lalu, Kordiv Parmas dan Humas Bawaslu Maluku Utara, Rusly Saraha mengajak publik supaya ikut mengawasi pemilu. Kata dia, untuk memastikan proses kerja paling akhir itu di tahapan pungutan suara. “Jika proses pungut hitung ini gagal sebagai kerja-kerja kita, baik proses pencalonan, kampanye, dan penyaluran logistik, serta pungutan suara rusak, berarti gagal. Untuk itu, mari sama-sama berkolaborasi mengukir sejarah agar memastikan proses pemilu 2024 di Maluku Utara masuk provinsi paling terbaik dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia,” ujar Rusli berharap.
“Untuk kawan-kawan peserta pemilu, tidak ada lagi aktivitas kampanye. Tanggal 11 sampai 13 itu dilarang menyebarkan APK dan membagi-bagi uang, jadi politik uang ini dilarang demi memastikan daerah ini minim kasus money politik,” sambungnya menutup. (udi/kov)
Tinggalkan Balasan