SOFIFI, TN – Meski dokumen hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum diterima, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara sudah bersiap-siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan dari Kemendagri.
Hal ini untuk menyesuaikan dengan amanah dan regulasi serta agenda prioritas tahun 2024. Disamping itu, yang penting bagi Bappeda adalah berkeinginan untuk menuntaskan beban utang yang menjadi fokus pada tahun 2024.
“Harapannya ini bisa diwujudkan, sehingga apa yang menjadi kewajiban Pemprov Malut terhadap pihak ketiga maupun kabupaten/kota bisa diselesaikan di tahun ini,” ujar Kepala Bappeda Malut, Sarmin S. Adam, saat ditemui wartawan, Rabu (7/2).
Menurutnya, sejauh ini dokumen hasil evaluasi APBD belum dikantongi dan baru sebatas informasi dari Sekda. Namun dalam waktu dekat Sekda Samsuddin Abdul Kadir akan mengundang TAPD untuk melihat secara detail catatan apa saja yang disampaikan oleh Kemendagri.
Soal utang yang diprediksi menjadi salah satu catatan Kemendagri, pihak Bappeda nantinya akan melihat secara resmi arahan dari Kemendagri agar dikomparasikan.
Sarmin juga belum bisa membeberkan lebih jauh terkait jumlah total utang, sebab belum melihat dokumen resmi evaluasi APBD. Apalagi, kata dia, ini menyangkut utang yang angkanya tidak bisa diperkirakan.
“Soal utang ini juga Inspektorat sedang mengkaji, karena untuk memastikan pengakuan utang harus melihat secara detail realisasi fisik dan realisasi keuangan. Jadi angkanya kita belum bisa perkirakan,” pungkasnya. (ask)
Tinggalkan Balasan