JAILOLO – Tata kelola keuangan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) di masa kepemimpinan Bupati James Uang dan Wakilnya Jufri Muhammad, terbilang tak baik-baik amat. Akibatnya, sejumlah kegiatan penting di daerah ini tak bisa jalan. Situasi buruk yang terjadi di Halmahera Barat ini membuat anggota DPRD prihatin.
Wakil rakyat Halmahera Barat akhirnya mengambil sikap untuk menyelamatkan situasi sulit yang melanda daerah tersebut. Setidaknya lima fraksi DPRD Halmahera Barat sepakat untuk mengajukan hak interpelasi. Fraksi yang dimaksud adalah Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura. Dengan demikian, puluhan anggota DPRD ini akan memintai keterangan terhadap Pemkab Halmahera Barat atas carut-marutnya tata kelola keuangan dan tata kelola birokrasi.
Ketua Fraksi Golkar, Joko Ahadi menuturkan, lintas fraksi di DPRD sudah melakukan pertemuan membahas kondisi di Halmahera Barat. Sebagian besar anggota DPRD satu persepsi bahwa Pemkab selama ini selalu memojokkan DPRD ketika daerah mengalami masalah keuangan dan buruknya tata kelola pemerintahan yang buruk. DPRD merasa kian terpojok pada dua tahun terakhir masa jabatan James Uang dan Jufri Muhammad sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
“Bahkan lembaga dewan ini diobok-obok di media sosial yang seakan-akan masalah yang melanda Halmahera Barat ini karena ulah anggota dewan. Ini yang tidak bisa kami diamkan. Kalau tidak, maka publik akan mengira kalau dewan yang menjadi penyebab Halmahera Barat terpuruk. Sehingga itu, kami harus melayangkan interpelasi ke Pemkab, untuk mencari tahu apa penyebab daerah ini mengalami situasi yang sulit. Dari tujuh fraksi, hanya dua fraksi yang tidak setuju, lima fraksi sudah setuju,” jelasnya pada Nuansa Media Grup (NMG).
Ketua Fraksi PKB, Albert Hama yang juga menyatakan hal yang sama. Ia meminta seluruh fraksi yang setuju dengan pengajuan interpelasi agar buat sikap tertulis. Bagi dia, kondisi buruk yang terjadi di Halmahera Barat sekarang ini harus diselematkan, dan harus dimulai dari Gedung DPRD. Jika tidak ada sikap tegas, maka Pemkab nyaman dengan situasi buruk ini. Ketua Fraksi Gerindra Atus Sandiang pun menegaskan, pihaknya siap mengajukan hak interpelasi, karena fraksi yang dipimpinya merasa ada sikap Pemkab yang seakan akan mengakali wakil rakyat terkait masalah pengelolaan keuangan.
“Kami dari PDIP juga akan terlibat dalam pengajuan hak interpelasi ini. Saya secara pribadi sudah sangat siap, termasuk siap buka data. Data yang harus dibuka itu termasuk masalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai pada proses pelelangan mari kita buka semua,” tambah anggota Fraksi PDIP,” Sofyan Kasim.
Ketua Fraksi Hanura Hardi I. Hayun menegaskan, pihaknya sangat siap melayangkan hak interpelasi ke Pemkab, dengan tujuan membenahi tata kelola keuangan dan tata kelola birokrasi Halmahera Barat. “Saya sangat setuju dengan pengajuan hak interpelasi ini. Semua fraksi telah satu persepsi kalau kondisi keuangan kita sangat buruk, jadi kita harus tuntaskan hak interpelasi ini, supaya kondisi kita kedepan menjadi baik lagi,” tutupnya. (adi/kov)
Tinggalkan Balasan