LABUHA, TN – Selama satu pekan lebih Muksin Amrin melakukan kunjungan di sejumlah di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Kunjungan mantan Ketua Bawaslu Maluku Utara itu dalam rangka konsolidasi politik, karena ia saat ini sebagai calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Kembangkitan Bangsa (PKB). Di sejumlah desa, ia mendapati banyak keluhan masyarakat meyangkut pembangunan, seperti air bersih, jalan dan jembatan serta lainnya.
Di Pulau Makian dan Kayoa, Muksin mendapat keluhan soal akses jalan dan air bersih di beberapa desa. Warga menilai, hal ini lantaran kurang mendapat perhatian dari Pemda setempat. Sehingga putusnya akses jalan ini dipastikan menghambat kelancaran transportasi orang maupun barang. Selain melakukan konsolidasi, Muksin juga menemuia tim-nya di setiap desa yang ia namai Relawan TeMAn serta pengurus ranting Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), guna menguatkan konsolidasi jelang kampanye di 22 desa di wilayah Pulau Makian dan Kayoa.
Ia mendapat keluhan dari permasalahan yang beragam, seperti putusnya akses jalan darat antara Desa Dauri, Gurua dan Mailowa di Pulau Makian, sehingga transportasi yang digunakan saat ini adalah transportasi laut sebagai sarana menghubungkan ketiga desa tersebut.
Bukan hanya itu, untuk Makian Barat khususnya tujuh desa seperti Desa Sebelei, Talapao, Mataketen, Tagono, Ombawa, Bobawa dan Malapat, masyarakat mengeluhkan hal serupa, yakni jalan penghubung antar desa. Sebab kebutuhan jalan untuk tujuh desa ini merupakan objek vital guna memperlancar keluar-masuknya barang dagangan masyarakat.
“Transportasi tidak memungkinkan untuk dibangun pelabuhan, karena ketujuh desa dimaksud merupakan area gelombang laut yang besar yang sering menghantam daratan pantai tersebut,” ujar Muksin kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (21/11).
Sehingga ketika musim ombak, maka alternatifnya masyarakat yang hendak ke Kota Ternate terpaksa naik ojek ke Pelabuhan Rabut Daio melintasi fasilitas jalan seadanya, sehingga memakan biaya berkisar Rp80 ribu sampai Rp150 per orang.
“Kalau dihitung, maka biaya transportasi ke Ternate lebih kecil yakni Rp70 ribu dibandingkan dengan dari Makian Barat ke pelabuhan terdekat di Pulau Makian, sehingga sarana jalan di Makian Barat haruslah dibangun oleh pemerintah untuk memangkas kesenjangan ekonomi, mensejahtarakan masyarakat di sekitar, memangkas kesulitan akses pendidikan dan kesehatan serta memangkas diparitas yang selama ini terjadi di Makian Barat. Dengan demkian, maka akan menimbulkan efek ekonomi baru di tengah-tengah aktivitas masyarakat,” ujar Muksin.
Selain itu, pada 17-18 November 2023, Muksin juga bertandang ke delapan desa di Pulau Kayoa. Selama dua hari di sana, Muksin mendapat keluhan warga terkait pelayanan air bersih yang belum tersedia, sehingga masyarakat sering mengandalkan air hujan sebagai sarana alternatif. “Memang ada beberapa desa yang sudah dibangun akses air bersih, namun sampai saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga ketika musim kekeringan melanda Pulau Kayoa, maka dampaknya mengurangi debit air yang biasanya digunakan, yakni sumur sebagai sumber konsumsi air sehari-hari dan kadang juga sumber air didapati kadar airnya terasa air laut,” paparnya.
Setelah menerima permasalahan sosial di dua pulau tersebut, Muksin meminta ke depan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan lebih memfokuskan arah kebijakanya ke dua pulau itu sebagai suatu keharusan. Karena sesungguhnya pembangunan infrastruktur sarana prasana adalah tanggung jawab mutlak pemerintah sebagaimana diamanatkan UUD 1945. (tan/kov)
Tinggalkan Balasan